PENGERTIAN SISTEM POLITIK

PENGERTIAN SISTEM POLITIK
Pengertian :
Sistem adalah satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur yang paling terkait
Sistem juga berarti cara yang mekanismenya berpola, konsisten dan otomatis.
Politik berasal dari kata polis (negara kota: bhs Yunani) artinya, kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat. Indonesia adalah nama untuk suatu bangsa dan negara yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintah dan aturan.

Sistem politik berarti mekanisme sep;erangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lainyang menunjukkan satun proses yang langgeng.
 

Sistem politik Indonesia berarti:
Sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau)
Sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang)
Sistem politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan datang)
 

Fenomena dalam politik :
Sistem politik negara
Peran politik jabatan
Struktur politik institusi
Budaya politik pendapat umum
Sosialisasi politik pendidikan kewarganegaraan

II. SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
Sejarah sistem politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannyatidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sisstem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satun segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisonal dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-sasaran, tujuan dan pengambilan keputusan.

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalammengahadapi tantangan ini berbeda di antara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik bisa. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun ini aliran berupa input dan output. Proses mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 (lima) kapabilitas yang menjadi penilaian prestasisebuah sistem politik :
Kapabilitas Ekstraktif; yaitu kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
Kapabilitas distributif; SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata , misalkan seperti sembako yang siharuskan dapat merata distribusinya ke seluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Kapabilitas Regulatif (pengaturan); Dalam meyelenggarakan pengawasan individu dan kelomopk maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan mak kemudian regulasi diperketat, hal in I mengaibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.

Kapabilitas Simbolik; artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
Kapabilitas Responsif; dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
Kapabilitas dalam negeri dan internasional; Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (super power) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepadan negara-negara sedang berkembang.
Ada suatu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 (dua) hal :

1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukan secara tawaran pragmatik seperti yag digunakan di AS atau pengejaran nilai yan g absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisonalistik.
2. Pembangunan politik pemerintahan berupa stabilitas politik.

PROSES POLITIK DI INDONESIA
Sejarah sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini :
Masa prakolonial
Masa kolonial (penjajahan)
Masa Demokrasi Liberal
Masa Demokrasi terpimpin
Masa Demokrasi Pancasila
Masa Reformasi

Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis ssecara sistematis dari aspek :
Penyaluran tuntutan
Pemeliharaan nilai
Kapabilitas
Integrasi vertikal
Integrasi horisontal
Gaya politik
Kepemimpinan
Partisipasi masa
Keterlibatan militer
Aparat negara
Stabilitas

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan)
a. Penyaluran tuntutan : rendah dan terpenuhi
b. Pemeliharaan nilai : disesuaikan dengan penguasa atau pemenang peperangan
c. Kapabilitas SDA : melimpah
d. Integrasi vertikal : atas bawah
e. Integrasi horisontal : nampak hanya sesama penguasa kerajaan
f. Gaya politik : kerajaan
g. Kepemimpinan : raja
h. Partisipasi masa : sangat rendah
i. Keterlibatan militer : ssangat kuat karena berkaitan dengan perang
j. Aparat negara : loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
k. Stabilitas : stabil di masa aman dan instabil di masa perang
 

2. Masa kolonial (penjajahan)
a. Penyaluran tuntutan : rendah dan tidak terpenuhi
b. Pemeliharaan nilai : sering terjadi pelanggaran HAM
c. Kapabilitas SDA : melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
d. Integrasi vertikal : atas bawah tidak harmonis
e. Integrasi horisontal : harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
f. Gaya politik : penjajahan politik belah bambu (memecah belah)
g. Kepemimpinan : dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
h. Partisipasi masa : sangat rendah bahkan tidak ada
i. Keterlibatan militer : sangat besar
j. Aparat negara : loyal kepada penjajah
k. Stabilitas : stabil di tapi dalam kondisi mudah pecah

3. Masa Demokrasi Liberal
a. Penyaluran tuntutan : tinggi tapi sistem belum memadai
b. Pemeliharaan nilai : penghargaan HAM tinggi
c. Kapabilitas SDA : baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
d. Integrasi vertikal : dua arah atas bawah dan bawah atas
eal : disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
f. Gaya politik : Ideologis
g. Kepemimpinan : angkatan sumpah pemuda tahun 1928
h. Partisipasi masa : sangat tinggi bahkan muncul kudeta
i. Keterlibatan militer : dikuasai sipil
j. Aparat negara : loyal kepada kepentingan kelompok atau partai
k. Stabilitas : instabilitas

4. Masa Demokrasi terpimpin
a. Penyaluran tuntutan : tinggi
b. Pemeliharaan nilai : penghormatan HAM rendah
c. Kapabilitas SDA : abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
d. Integrasi vertikal : atas bawah
e. Integrasi horisontal : berperan solidarity maker
f. Gaya politik : ideologis, nasakom
g. Kepemimpinan : tokoh kharismatis dan paternalistik
h. Partisipasi masa : dibatasi
i. Keterlibatan militer : militer masuk kepemerintah
j. Aparat negara : loyal kepada negara
k. Stabilitas : stabil

5. Masa Demokrasi Pancasila
a. Penyaluran tuntutan : awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
b. Pemeliharaan nilai : terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
c. Kapabilitas SDA : sistem terbuka
d. Integrasi vertikal : atas bawah
e. Integrasi horisontal : nampak
f. Gaya politik : intelek, pragmatik, konsep pembangunan.
g. Kepemimpinan : teknokrat dan ABRI
h. Partisipasi masa : awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
i. Keterlibatan militer : merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
j. Aparat negara : loyal kepada pemerintah (GOLKAR)
k. Stabilitas : stabil
 

6. Masa Reformasi
a. Penyaluran tuntutan : tinggi dan terpenuhi
b. Pemeliharaan nilai : Penghormatan HAM tinggi
c. Kapabilitas SDA : disesuaikan dengan otonomi daerah
d. Integrasi vertikal : dua arah, atas bawah dan bawah atas
e. Integrasi horisontal : nampak, muncul kebebasan (euforia)
f. Gaya politik : pragmatik
g. Kepemimpinan : sipil, purnawirawan dan politisi
h. Partisipasi masa : tinggi
i. Keterlibatan militer : dibatasi
j. Aparat negara : harus loyal kepada negara bukan pemerintah
k. Stabilitas : instabil