PENYEBAB RUSAKNYA
EKOSISTEM MANGROVE
Seperti kita ketahui, hutan
mangrove merupakan tipe ekosistem peralihan darat dan laut yang mempunyai multi fungsi,
yaitu selain sebagai sumberdaya potensial
bagi kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, sosial juga merupakan pelindung pantai dari hempasan
ombak. Oleh karena itu dalam usaha pengembangan
ekonomi kawasan mangrove seperti pembangkit tenaga listrik, lokasi rekreasi, pemukiman dan sarana
perhubungan serta pengembangan pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan
kelestarian sumber daya wilayah pesisir.
Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tuntutan untuk mendayagunakan
sumberdaya mangrove terus meningkat.
Secara garis besar ada dua faktor
penyebab kerusakan hutan mangrove, yaitu :
- Faktor manusiayang merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan.
- Faktor alam, seperti :
banjir, kekeringan dan
Faktor-faktor yang mendorong
aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan mangrove dalam rangka mencukupi
kebutuhannya sehingga berakibat rusaknya hutan (Perum Perhutani 1994), antara
lain : a. Keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan, karena
mudah dan murah. b. Kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak untuk rumah
tangga, karena tidak ada pohon lain di
sekitarnya yang bisa ditebang. c. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan
berbagai fungsi hutan mangrove. d. Adanya kesenjangan sosial antara petani
tambak tradisional dengan pengusaha tambak modern, sehingga terjadi proses jual
beli lahan yang sudah tidak rasional. Tekanan pada ekosistem mangrove yang berasal
dari dalam, disebabkan karena
pertumbuhan penduduk dan yang dari luar sistem karena reklamasi lahan dan
eksploitasi mangrove yang makin meningkat telah menyebabkan perusakan menyeluruh
atau sampai tingkat-tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Dibeberapa tempat ekosistem mangrove telah
diubah sama sekali menjadi ekosistem lain. Terdapat ancaman yang semakin besar
terhadap daerah mangrove yang belum diganggu dan terjadi degradasi lebih lanjut
dari daerah yang mengalami tekanan baik
oleh sebab alami maupun oleh perbuatan manusia (UNDP/UNESCO 1984).
Menurut Soesanto dan Sudomo
(1994) Kerusakan ekosistem mangrove dapat
disebabkan oleh berbagai hal, antara lain :
- Kurang dipahaminya kegunaan ekosistem mangrove.
- Tekanan ekonomi masyarakat miskin yang bertempat tinggal dekat atau sebagai bagian dari ekosistem mangrove.
- Karena pertimbangan ekonomi lebih dominan daripada pertimbangan lingkungan hidup.
Menurut Sugandhy (1994)
beberapa permasalahan yang terdapat di kawasan hutan mangrove yang berkaitan
dengan upaya kelestarian fungsinya adalah :
1. Pemanfaatan Ganda Yang Tidak
Terkendali Pemanfaatan ganda antar berbagai sektor dan Penggunaan sumberdaya yang
berlebihan telah menyebabkan terjadi pengikisan pantai oleh air laut. Sesuai
dengan fungsi hutan mangrove sebagai penahan ombak. Di beberapa daerah kawasan
pantai hutan mangrove sudah banyak yang hilang sehingga lahan pantai terkikis
oleh ombak. Di wilayah Teluk Jakarta pemanfaatan yang ada sekarang saling
berkompetisi, seperti perluasan areal pelabuhan, industri, transportasi laut,
permukiman dan kehutanan. Demikian juga
di Bali , khususnya di kawasan hutan mangrove
Suwung, pembangunan landasan udara
Ngurah Rai Bali menyebabkan pantai Kuta terabrasi.
Pemanfaatan demikian yang kurang menguntungkan ditinjau dari aspek keseimbangan lingkungan, karena dapat
menyebabkan kerusakan dan pencemaran
lingkungan wilayah pesisir. Disamping
itu, pengelolaan hutan mangrove belum berkembang, baik dalam hal silvikultur,
sumberdaya manusia, kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.
Akibatnya banyak terjadi perusakan hutan mangrove seperti penebangan yang tidak terkendali,
sehingga pemanfaatannya melampaui
kemampuan sumberdaya alam untuk meregenerasi.
2. Permasalahan Tanah Timbul Akibat
Sedimentasi Yang Berkelanjutan
Di daerah muara sungai
banyak dijumpai tanah timbul karena endapan lumpur yang terus-menerus terbawa
dari daerah hulu sungai. Permasalahan
utama yang muncul adalah tentang status tanah timbul tersebut. Karena lokasinya
umumnya berdekatan dengan lahan kehutanan,
maka sering terjadi status penguasaannya langsung menjadi kawasan hutan,
walaupun oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, tanpa mengindahkan status
tanahnya. Hal ini sering menimbulkan konflik penguasaan. Contoh : kasus kawasan
di Segara Anakan, dan kawasan Pantura Jawa, kawasan Sulawesi Selatan dan lain-lain.
3. Konversi Hutan Mangrove,
Hampir semua bentuk
pemanfaatan lahan di wilayah pesisir berasal dari konversi hutan mangrove.
Hutan mangrove sepanjang pantai utara Jawa, Bali Selatan dan Sulawesi Selatan
bagian barat telah dikonversi menjadi kawasan permukiman, tambak, kawasan
industri, pelabuhan, lading garam dan lain-lain. Kebanyakan konversi hutan
mangrove menjadi bentuk pemanfaatan lain belum banyak ditata berdasarkan kemampuan dan peruntukan
pembangunan, sehingga menimbulkan kondisi yang kurang menguntungkan dilihat dari manfaat regional dan nasional.
Oleh karena itu pemanfaatan hutan mangrove yang tersisa atau upaya
rehabilitasinya harus sesuai dengan
potensi dan rencana pemanfaatan yang lainnya dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem,
manfaat ekonomi dan penguasaan teknologi.
4. Permasalahan Sosial Ekonomi
Meningkatkannya pertumbuhan
penduduk dan laju pembangunan di wilayah
pesisir, khususnya Jawa, Bali, Sulawesi dan Lampung menyebabkan timbulnya ketidak seimbangan antara
permintaan kebutuhan hidup, kesempatan dengan persediaan sumber daya alam pesisir yang ada . Upaya pengembangan
pertanian intensif (coastal
agriculture), dan kegiatan serta kesempatan yang berorientasi kelautan masih terbatas dikembangkan. Di pantai utara
Jawa, hampir semua hutan mangrove telah habis dirombak menjadi kawasan
pemukiman, perhotelan, tambak dan sawah yang berorientasi kepada ekosistem
daratan. Pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir mestinya tidak hanya
terbatas pada hutan mangrove atau tambak
saja tapi juga eksploitasi terumbu karang yang telah melampaui batas, sehingga
sulit dapat pulih kembali. Hal ini terjadi di Bali Selatan, pantai utara Jawa Tengah.
5. Permasalahan Kelembagaan dan
Pengaturan Hukum Kawasan Pesisir dan Lautan
Sering terjadi tumpang
tindih, konflik dan ketidakjelasan kewenangan antara instansi sektoral pusat
dan daerah. Hal tersebut menyebabkan simpang siur tanggung jawab dan prosedur
perizinan untuk kegiatan pembangunan
pesisir dan lautan. Contahnya seperti pembukaan lahan di kawasan pesisir, usaha
penggalian pasir laut, reklamasi, penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang dan
lain-lain. Akibat tersebut menyebabkan terus meningkatnya perusakan ekosistem
kawasan pesisir dan lautan khususnya
kawasan hutan mangrove.
6. Permasalahan Informasi Kawasan
Pesisir Keberadaan data dan informasi serta ilmu pengetahuan teknologi yang berkaitan dengan tipologi ekosisitem pesisir Keanekaragaman
hayati, lingkungan sosial budaya,
peluang ekonomi dan peran serta keluarga, sumber daya hutan mangrove masih
terbatas sehingga belum dapat mendukung
penataan ruang kawasan pesisir, pembinaan dalam pemanfaatan secara lestari,
perlindungan kawasan serta rehabilitasinya.
VI. PENDEKATAN BUTTOM UP DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN
MANGROVE
Usaha pemulihan ekosistem
mangrove di beberapa daerah, baik di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi ,
maupun Irian Jaya telah sering kita lihat. Upaya ini biasanya berupa proyek yang berasal dari
Departemen Kehutanan ataupun dari Pemerintah
daerah setempat. Namun hasil yang diperoleh relatif tidak sesuai dengan biaya
dan tenaga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal dalam pelaksanaannya
tersedia biaya yang cukup besar, tersedia tenaga ahli, tersedia bibit yang cukup, pengawasan cukup memadai,
dan berbagai fasilitas penunjang yang lainnya. Mengapa hasilnya kurang
memuaskan? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam ikut terlibat upaya pengembangan wilayah,
khususnya rehabilitasi hutan mangrove; dan masyarakat masih cenderung dijadikan
obyek, bukan subyek dalam upaya pembangunan (Subing, 1995).
Dalam pelaksanaan pemulihan
ekosistem mangrove yang telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini
dilakukan atas perintah dari atas. Seperti suatu kebiasaan dalam suatu proyek
apapun yang namanya rencana itu senantiasa datangnya dari atas; sedangkan
bawahan (masyarakat) sebagai ujung tombak
pelaksana proyek hanya sekedar melaksanakan perintah atau dengan istilah populer dengan pendekatan top-down
(Gambar 3). Pelaksanaan proyek semacam ini tentu saja kurang memberdayakan
potensi masyarakat, padahal idealnya masyarakat tersebutlah yang harus berperan
aktif dalam upaya pemulihan ekosistem mangrove tersebut, sedangkan pemerintah
hanyalah sebagai penyedia dana, pengontrol, dan fasilitator berbagai kegiatan
yang terkait. Akibatnya setelah selesai proyek tersebut, yaitu saat dana telah
habis tentu saja pelaksana proyek
tersebut juga merasa sudah habis pula tanggung jawabnya.
Di sisi lain masyarakat tidak merasa ikut
memiliki (sense of belonging tidak tumbuh) hutan mangrove tersebut.
Begitu pula, seandainya hutan mangrove tersebut telah menjadi besar, maka
masyarakat merasa sudah tidak ada lagi yang mengawasinya, sehingga mereka dapat mengambil
atau memotong hutan mangrove tersebut
secara bebas. Masyarakat beranggapan bahwa hutan mangrove tersebut adalah milik pemerintah dan
bukan milik mereka, sehingga jika masyarakat
membutuhkan mereka tinggal mengambil tanpa merasa diawasi oleh pemerintah atau
pelaksana proyek. Begitulah pengertian yang ada pada benak masyarakat pesisir
yang dekat dengan hutan mangrove yang telah mereka rehabilitasi (Savitri dan Khazali, 1999). Seyogyanya
upaya pemulihan ekosistem mangrove adalah atas biaya pemerintah, sedangkan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi keberhasilan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan semuanya dipercayakan kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya
kegiatan tersebut dapat juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
bersama perangkat desa, pemimpin umat, dan lain-lain. Masyarakat pesisir secara
keseluruhan perlu mendapat pengertian bahwa hutan mangrove yang akan mereka
rehabilitasi akan menjadi milik masyarakat dan untuk masyarakat, khususnya yang
berada di daerah pesisir. Dengan
demikian semua proses rehabilitasi atau reboisasi hutan mangrove yang dimulai dari proses penanaman, perawatan,
penyulaman tersebut dilakukan oleh masyarakat.
Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak merasa dianggap sebagai “kuli”,
melainkan ikut memiliki hutan mangrove tersebut, karena mereka merasa ikut merencanakan penanaman dan lain-lain.
Masyarakat merasa mempunyai andil dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove
tersebut, sehingga status mereka akan berubah, yaitu bukan sebagai kuli lagi
melainkan ikut memilikinya. Dari sini akan tergambar andaikata ada sekelompok
orang yang bukan anggota masyarakat yang
ikut menaman hutan mangrove tersebut ingin memotong sebatang tumbuhan mangrove saja, maka
mereka tentu akan ramai- ramai mencegah atau mengingatkan bahwa mereka menebang
pohon tanpa ijin. Ini merupakan salah satu contoh kasus kecil dalam perusakan
hutan mangrove yang telah dihijaukan, kemudian dirusak oleh anggota masyarakat
lainnya yang bukan anggota kelompoknya.
Pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove dengan penekanan pada pemberdayaan
masyarakat setempat ini biasa dikenal dengan istilah pendekatan bottom- up (Gambar 4).
|
Masyarakat
|
|
Pemerintah
Kabupaten
|
|
Perangkat Desa
|
|
Pemerintah
|
Gambar 4. Pendekatan Buttom-up
Menurut Sudarmadji (2001)
Hasil dari kegiatan dengan pendekatan bottom up ini akan menjadikan masyarakat
enggan untuk merusak hutan mangrove yang telah mereka tanam, sekalipun tidak ada yang
mengawasinya; karena masyarakat sadar
bahwa kayu yang mereka potong tersebut sebenarnya adalah milik mereka bersama.
Tugas pemerintah hanyalah memberikan pengarahan secara umum dalam pemanfaatan hutan mangrove secara
berkelanjutan, sebab tanpa arahan yang jelas nantinya akan terjadi konflik
kepentingan dalam pengelolaan dalam jangka
panjang. Dari sini nampak bahwa pendekatan bottom up relatif lebih baik jika
dibandingkan dengan pendekatan top down dalam pelaksanan pemulihan ekosistem,
selain itu “pemerintah atau pemilik modal” tidak terlalu berat melakukannya,
karena masyarakat dapat berlaku aktif pada proses pelaksanaan pemulihan tersebut, dan pada masyarakat pesisir akan timbul rasa ikut
memiliki terhadap hutan mangrove yang telah berhasil mereka hijaukan. Dengan
demikian pelaksanaan suatu proyek dengan
pendekatan bottom up atau menumbuhkan adanya
partisipasi dari anggota masyarakat ini juga sekaligus merupakan proses pendidikan pada masyarakat secara tidak
langsung (Savitri dan Khazali, 1999).
DAFTAR PUSTAKA
Bengen, D.G. 2001. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam
Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Bengkulu Utara, Bengkulu. 2004. Jakarta
Dahuri, R, J. Rais, S.P. Ginting, M.J.
Sitepu. 1996. Pengelolaan
Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu. Pradnya Paramita.
Jakarta.
Dahuri, R.
2002. Integrasi Kebijakan
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem mangrove di Jakarta
Golar, 2002. Presfektif Pengolahan Hutan Berbasis masyarakat:
Antara Harapan dan Kenyataa.
Ekspose Hasil-Hasil Penelitian Kolaboratif. Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah. Indonesia Jakarta
Kusmana, C. 2005. Rencana Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan
Pantai Pasca Tsunami di NAD dan
Nias. Makalah dalam Lokakarya Hutan
mangrove Pasca sunami, Medan
Barlowe, R. 1978. Land Resource Economics. The Economics of
Real Estate. 3rd ed.
Printice-Hall, Inc. NJ.
No comments:
Post a Comment