CIRI – CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

CIRI – CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL
a. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
b. Menteri – menteri pembantu presiden diangkat dan bertanggungjawab pada presiden.
c. Menteri-menteri tidak bertanggungjawab pada DPR/ Parlemen.
d. Presiden tidak dapat dijatuhkan Parlemen sebaliknya Parlemen tidak dapat di bubarkan Presiden.
e. Masa jabatan pemerintahan dapat ditentukan jangka waktunya.

Ciri – ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Kekuasaan pemerintahan terletak ditangan PM
Kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat
Para menteri/ PM bertanggungjawab pada Parlemen
Kabinet/ para menteri dapat dijatuhkan parlemen sebaliknya paelemen dapat dibubarkan oleh Presiden/kepala negara
Jangka waktu pemerintahan tidak dapat ditentukan
Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan yang menguasai kersi Parlemen
Para anggota kabinet baik seluruhnya maupun sebagian merupakan anggota parlemen.

Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial

Kelebihan
a) Selama masa jabatannya presiden tdk dpt dijthkan oleh DPR
b) Pemerintah punya waktu untuk melaksanakan progamnya tanpa terganggu krisis kabinet
c) Penyusunan program kerja mudah disesuakan dengan lama masa jabatannya yang dipegang esekutif

Kekurangan
a) karena presiden selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR maka pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh
b) Pengaruh rakyat kepada politik negara kurang mendapat tempat yang seluas luasnya
c) Pada umumnya keputusan yang diambil hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif shg berdampak pada hasil keputusan yang kurang tegas

Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer

Kelebihan
a) mudah mencapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dengan legislatif selama pemerintahan bukan kabinet koalisi
b) Menteri2 akan berhati2 dalam menjalankan tugasnya karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen

Kekurangan
a) Kedudukan esekutif tidak stabil karena kabinet dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen
b) sering terjadi pergantian kabinet bila kabinet dalam bentuk koalisi sehingga kebijakan politik negara menjadi labil

C. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

1. Dinamika Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia

NO	JENIS KONSTITUSI	PERIODE	BENTUK NEGARA	BENTUK PEMERINTAHAN	SIST..PEMERINTAHAN
1. 2. 3. 4.	UUD 1945 K.RIS 1949 UUDS 50 UUD 1945 a.Orde Lama b.Orde Baru c. Reformasi	18 agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 17 Agustus 1950 s/d 5 juli 1959 5 Juli 1959 s/d Sekarang 5 Juli 1959 s/d 11 Maret 1966 11 Maret 1966 s/d 21 Mei 1998 21 Mei 1998 s/d Sekarang	Kesatuan Serikat Kesatuan Kesatuan	Republik Republik Republik Republik	Presidensiil Parlementer Parlementer Presidensiil

 
Penyimpangan – Penyimpngan yang terjadi kurun waktu berlakunya UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

1. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945
Isinya : mengubah kedudukan KNIP yang semula pembantu Presiden menjadi Badan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.

2. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945
Isinya Berubahnya sistem Pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer
 

 ALAT-ALAT KELENGKAPAN NEGARA

NO	UUD 1945	K. RIS 49	UUDS 50
1 2 3 4 5 6	MPR PRESIDEN DPR BPK DPA MA	PRESIDEN MENTERI DPR SENAT DPK MA	PRESIDEN + WAPRES MENTERI DPR DPK MA

Kedaulatan Rakyat

NO	DASAR PEMBEDA	DASAR HUKUM	BUNYI	PELAKSANA
1. 2. 3.	UUD 1945 K. RIS 49 UUDS 50	PASAL 1 AYAT 2 PASAL 1 AYAT 2 PASAL 1 AYAT 2	DITANGAN RAKYAT DITANGAN RAKYAT DITANGAN RAKYAT	MPR PEMERINTAH, DPR, SENAT PEMERINTAH +DPR