Tuesday, February 24, 2015

Penentuan harga perolehan dalam transaksi pengalihan harta

Penentuan harga perolehan dalam transaksi pengalihan harta

Di dalam Pasal 10 UU PPh diatur beberapa ketentuan yang terkait dengan penentuan harga perolehan atau harga penjualan yang mengakibatkan adanya pengalihan harta. Berikut uraiannya.

1. Jual beli
a. Tidak ada hubungan istimewa
Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima.

b. Terdapat hubungan istimewa
Harga perolehan atau harga penjualan, dalam hal terjadi jual beli harta yang di dalamnya terdapat hubungan istimewa antara pihak yang melakukan transaksi jual beli, adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

2. Tukar menukar
Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

3. Likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

4. Hibah, bantuan, sumbangan, warisan
Merujuk pada Pasal 4 ayat 3 huruf a dan Pasal 10 UU PPh, apabila terjadi pengalihan harta dalam bentuk hibah, bantuan, sumbangan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

Merujuk pada Pasal 4 ayat 3 huruf a dan Pasal 10 UU PPh, apabila terjadi pengalihan harta dalam bentuk hibah, bantuan, sumbangan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

Tabel Penentuan Harga Perolehan
Kondisi
Keterangan
Dasar penilaian
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh
tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima
dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh
ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima
dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut

Sumber: Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 10 UU PPh

Friday, February 6, 2015

PENDEKATAN DAN ORIENTASI AGRIBISNIS

Disini akan dijelaskan sedikit tentang Pendekatan dan Orientasi Agribisnis, semoga bermanfaat bagi yang sedang membutuhkan.
 
PENDEKATAN DAN ORIENTASI AGRIBISNIS Sistem usaha pertanian yang mengintegrasikan faktor pro­duksi lahan, tenagakerja, modal dan teknologi/manajemen sangat dipengaruhi oleh kondisi spesifik wilayah, yang mencakup bio- fisik, ekonomi, dan sosial. Sektor pertanian hingga saat ini masih diartikan sebagai "sistem usaha pertanian" yang sangat berkaitan erat dengan sistem lainnya seperti industri hulu, industri hilir, pemasraan/perdagangan dan permintaan datri konsumen. Keseluruhan aspek-aspek ini SALING terintegrasi dan dalam pengertian makna yang luas lazim disebut "Sistem Agribis­nis" . Keseluruhan sistem yang berkaitan dengan sektor pertani­an tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya, kelemba­gaan, dan kebijaksanaan pembangunan pertanian.

Dari keseluruhan sistem agribisnis seperti yang diabstrak­sikan di atas, dapat diambil beberapa aspek atau bidang kajian epenting, yaitu:
(a). Sistem Agribisnis dan Perdagangan/pemasaran
(b). Sumberdaya manusia dan kelembagaan
(c). Pengelolaan sumberdaya alam
(d). Sistem usaha pertanian (atau usahatani)
(e). Pengembangan agroindustri
(f). Rintisan dan pengembangan produk.

Istilah "agribisnis" telah menjadi semakin populer, berbagai macam pengertian dan pemahaman tentang istilah ini telah berkembang. Dari asal katanya, "agribisnis" terdiri dari dua suku kata, yaitu "agri" (agriculture = pertanian) dan "bisnis" (business = usaha komersial). Oleh karena itu, agribis­nis adalah kegiatan bisnis yang berbasis pertanian. Sebagai konsep, agribisnis dapat diartikan sebagai jumlah semua kegia­tan-kegiatan yang berkecipung dalam industri dan distribusi alat-alat maupun bahan-bahan untuk pertanian, kegiatan produksi komoditas pertanian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi komoditas pertanian atau barang-barang yang dihasilkannya (Davis dan Golberg, 1957).

Menurut Snodgrass dan Wallace (1974), kegiatan agribisnis tersebut merupakan kegiatan pertanian yang kompleks sebagai akibat dari pertanian yang semakin modern. Pertanian meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Agribisnis dapat memfokuskan kegiatannya pada satu segmen dari keseluruhan industri atau keseluruhan kegiatan secara terintegrasi. Agribisnis dapat berupa perusahaan besar seperti perkebunan besar, pabrik pupuk, pabrik pestisida, pabrik minyak, pabrik susu, perusahaan perikanan, dan lainnya. Selain itu juga dapat berupa perusahaan kecil, seperti perkebunan rakyat, nelayan, petani, pedagang (bakul), peternak, dan lain­nya. Menurut Balbin dan Clemente (1986), pengertian agribisnis dapat diperluas mencakup pemerintah, pasar, asosiasi perdagan­gan, koperasi, lembaga keuangan, sekelompok pendidik dan lembaga lain yang mempengaruhi dan mengarahkan bermacam-macam tingkatan arus komoditas. Halcrow (1981) mengartikan agribisnis hanya meliputi kegiatan industri jasa dan material untuk usahatani (produksi pertanian) dan industri pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. William dan Karen (1985) mengartikan agribisnis sebagai perusahaan besar (profit company) yang berbe­da dengan petani kecil.

Ciri-ciri agribisnis adalah merupakan suatu industri yang kompleks dan berstruktur vertikal, setiap komponen secara terpi­sah independen tetapi dalam arti yang luas saling tergantung membentuk sebuah sistem komoditas. Oleh karena itu pengambilan keputusan yang baik memerlukan pengertian tentang keseluruhan struktur industri dan harus mampu memahami titik sentral dari berbagai bagian yang relevan dari berbagai bagian sistem struk­tural.

Berdasarkan keterangan di atas, "agribisnis" secara luas dapat dipandang sebagai "bisnis" yang berbasis pertanian. Secara struktural usaha bisnis ini terdiri atas tiga sektor yang saling bergantung, yaitu (i) sektor masukan, yang ditangani oleh berba­gai industri hulu yang memasok bahan masukan kepada sektor pertanian , (ii) sektor produksi (farm), yang ditangani oleh berbagai jenis usahatani yang menghasilkan produk-produk bio- ekonomik, dan (iii) sektor keluaran, yang ditangani oleh berba­gai industri hilir yang mengubah hasil usahatani menjadi produk konsumsi awetan/olahan dan yang menyalurkan produk ini melalui sistem pemasaran kepada konsumen (Downey dan Erickson, 1989).

Dengan demikian "agribisnis" meliputi seluruh sektor yang terlibat dalam pengadaan bahan masukan /input usahatani; terli­bat dalam proses produksi bio-ekonomik; menangani pemrosesan hasil-hasil usahatani; penyebaran, dan penjualan produk-produk pemrosesan tersebut kepada konsumen. Dalam kaitannya dengan komoditas di suatu wilayah , sebagian besar aktivitas ekonomi dapat dilakukan oleh petani dan penduduk pedesaan dengan skala ekonomi yang berbeda-beda.

Friday, January 30, 2015

KLASIFIKASI UANG


Disini akan dijelaskan tentang Klasifikasi Uang dan Fungsi Keuangan.

Klasifikasi uang
Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayarn utang.Uang juga dipandang sebagai kekayaan yang dimilki oleh seseorang yang dapatdigunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan

Ada bebarapa kriteria yang diungkapkan oleh Iswardono untuk menggunakan uang, yaitu:
Acceptability, sesuatu barang yang dapat menjadi uang adalah diterima secara umum dan diketahui secara umum.
Stability of Value, mempunyai nilai yang stabil.
Elasticity of Supply, mempunyai kecukupan dan elastisitas.
Portability, mudah untuk dibawa.
Durubility, mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama.
Divisibility, mudah dibagi dan mempunyai pecahan.
Tidak mudah ditiru.

Adaapun Klasifikasi Uang yang dapat di lihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Bahan
Di lihat dari bahannya untuk membuat uang maka di klasifikasikan menjadi 2 macam yaitu:
a. Uang logam,merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam
b. Uang kertas,merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas

Berdasarkan Nilainya
Klasifikasi nilai dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut,terbagi dalam 2 jenis:
a. Bernilai penuh,merupakan ung yang nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominalnya
b. Tidak bernilai penuh,merupakan uang yang nilai intrinstiknya lebih kecil dari nilai nominalnya.

Berdasarkan Lembaga
Maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang.klasifikasi uang berdasarkan lembaga terdiri dari:

  • Uang Kartal,merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun uang kertas.
  • Uang giral,merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek,bilyet giro,traveler cheque dan credit card.
Brerdasarkan Kawasan
Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang.klasifikasi yang berdasarkan kawasan adalah:
a. Uang lokal,merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu
b. Uang regional,merupakanuang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal
c. Uang internasional,merupakan uang yang berlaku antar Negara

Fungsi uang
Uang mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi asli
  1. uang sebagai alat tukar-menukar umum, artinya segala sesuatu yang berupa benda atau jasa dapat ditukar dengan uang.
  2. uang sebagai alat satuan hitung, artinya uang dapat digunakan untuk menentukan besar kecilnya biaya yang diperlukan dalam produksi. Berikut fungsi-fungsi uang secara umum atau fungsi turunan.
1.Sebagai alat tukar menukar
Uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa

2.Sebagai alat satuan hitung
Fungsi uang sebagai alat satuan hitung menunjukan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli

3.Penimbun kekayaan
Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah.

4.Standart pencicilan hutang
Dengan adanya uang mempermudah menentukan standar pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat,baik tunai maupun angsuran.

5. uang sebagai alat menabung atau menyimpan, artinya menyimpan sebagian uang dari penghasilan.
6. uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi, setiap orang bekerja keras yang bertujuan untuk mendapatkan uang.

7. uang sebagai alat pencipta lapangan kerja dan pembentuk modal, artinya uang dapat dijadikan modal untuk mendirikan perusahaan yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja.
8. Sebagai komoditas perdagangan Jaman modern ini uang juga merupakan komoditas perdagangan, hal ini dapat dilihat dikota kota besar jual beli uangdilembaga keuangan atau pada money changer sudah banyak.

Bank sentral(Bank indonesia) adalah bank yang memiliki tugas sebagai pencetak uang dan penjamin ketersediaan uang.pemerintah memberi kekuasaan (hak tunggal) kepada bank sentral untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal yang bertujuan mempelancar kegiatan perdagangan dan proses produksi dalam negeri.

System keuangan
Sistem Keuangan
Sistem keuangan yaitu suatu jaringan dari berbagai unsur-unsur yang saling kait-mengkaityang terdiri dari Rumha Tangga, Lembaga Pemerintah, Lembaga Keuangan yangmembentuk pasar keuangan.Lembaga keuangan sanagt diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana (rumah tangga) dan kelmpok masyarakat yang memerlukan dana (pengusaha). Atau secara sederhana dapatdigambarkan sebagai berikut :

Dari gambar tersebut tergambar fungsi utama system keuangan yaitu menstransfer dana-dana dari unit surplus kepada unit deficit. Dana-dana yang terkumpul dalam pasar uangakan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak pensuplai dana.

Fungsi Sistem Keuangan :
1.Menyediakan mekanisme pembayaran
2.Menyediakan kredit bagi unit deficit
3.Menciptakan uang melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran
4.Memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai jenis simpanan

Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok sbb:
– Fungsi Tabungan
– Fungsi Penyimpan kekayaan
– Fungsi Likuiditas
– Fungsi Kredit
– Fungsi Pembayaran
– Fungsi Risiko
– Fungsi Kebijakan

Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang Sistem Keuangan, semoga bermanfaat buat para gan yang sedang membaca teori yang singkat ini. terima kasih.

ASSET KEUANGAN

Asset Keuangan
a. Asset
Asset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai artinya dapat kita jual dan mendapatkan uang. Asset dibagi menjadi dua yaitu :

1. Asset berwujud
Asset berwujud yaitu asset yang nilainya sesuai dengan wujudnya, misalnya bangunan, mesin yang harganya sesuai dengan ongkos pembuatannya (walaupun tanah tidak ada ongkos pembuatannya namun tanah termasuk asset berwujud).

2. Asset tidak berwujud
Asset tidak berwujud yaitu asset yang nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya misalnya surat berharga saham yang wujud fisiknya hanya secarik kertas yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga jika secarik kertas tersebut kita jual.

b. Asset Keuangan
Aset Keuangan adalah asset yang tidak berwujud. Nilai dari asset ini tergantung dari nilai arus kas/uang yang akan kita terima dimasa yang akan datang, semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima dimasa yang akan datang maka semakin tinggi nilai dari asset keuangan tersebut. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas/ klaim atas asset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer sedangkan penerima klaim disebut sebagai investor.

Berikut adalah contoh dari asset keuangan tersebut:
  • Pinjaman / kredit yang diberikan oleh bank Niaga kepada bapak Abdullah untuk renovasi rumahnya
  • ORI atau Obligasi Ritel Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dapat dimiliki oleh setiap warga Indonesia
  • Obligasi yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Cipta
  • Saham biasa yang diterbitkan oleh PT. Telkomsel
  • Saham preferen yang diterbitkan oleh IBM
Jadi hutang bank, obligasi (baik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan), saham (baik saham biasa atau preferen) yang masing-masing memiliki cara-cara pembayaran klaim yang berbeda adalah asset keuangan.

Klaim adalah hak yang harus diterima oleh pemegang asset keuangan tersebut.
1. Hutang bank : Untuk hutang yang dikeluarkan oleh bank, dalam hal ini bank adalah pihak pemberi pinjaman sehingga pihak peminjam uang harus membayar bunga beserta cicilan pokok pinjaman setiap kali pembayaran (bulanan atau tahunan ) selama waktu yang telah disepakati (3 tahun , 5 tahun dsb) kepada bank.

2. Obligasi baik pemerintah atau perusahaan : Adalah surat berharga yang menunjukan pengakuan atas hutang. Pihak yang mengeluarkan obligasi dalam hal ini pemerintah atau perusahaan adalah pihak yang berhutang sehingga dapat disebut sebagai emiten atau issuer atau penerbit sedangkan pihak yang memegang obligasi tersebut (tentu saja dapat memegang obligasi tersebut berarti memperolehnya dengan cara membeli ) disebut investor. Hak yang diperoleh investor adalah bunga yang besarnya tetap yang akan diterima setiap periode tertentu ( bulanan atau tahunan ) selama usia dari obligasi tersebut, selain itu investor juga akan menerima pelunasan hutang diakhir usia obligasi tersebut ( ini yang membedakan klaim hutang bank dan obligasi )

3. Saham . Adalah surat berharga yang menunjukan kepemilikan artinya bahwa pemegang saham tersebut memiliki perusahaan yang besarnya tergantung dari besarnya bagian saham yang dimilikinya. Semakin besar bagian saham yang dimiliki semakin besar pula penguasaannya terhadap perusahaan tersebut.
Resiko aset keuangan dibagi 3 yaitu :
1. Resiko daya beli ( purchasing power risk ), resiko ini ditimbulkan karena adanya inflasi, sehingga resiko ini disebut juga inflation risk.

2. Resiko ketidak mampuan emiten atau peminjam untuk membayar kewajibannya yang disebut dengan resiko kredit ( credit risk ) atau resiko kelalaian (default risk)

3. Resiko nilai tukar ( Foreign Exchange risk ), resiko ini timbul jika berinvestasi pada mata uang asing. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Jika nilai tukar berubah kearah negative maka kita akan menerima uang yang lebih sedikit. Misalnya investasi pada asset yang mata uangnya dolar, maka jika rupiah menguat maka kita akan menerima rupiah yang jumlahnya lebih sedikit.

Perbedaan asset keuangan dengan asset berwujud Aset Berwujud dan Tidak Berwujud
Asset berwujud yaitu asset yang nilainya sesuai dengan wujudnya misalnya bangunan, mesin yang harganya sesuai dengan ongkos pembuatannya (walaupun tanah tidak ada ongkos pembuatannya namun tanah termasuk asset berwujud)

Asset tidak berwujud yaitu asset yang nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya misalnya surat berharga saham yang wujud fisiknya hanya secarik kertas yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga jika secarik kertas tersebut kita jual.

2. Aset Keuangan
Aset Keuangan adalah asset yang tidak berwujud. Nilai dari asset ini tergantung dari nilai arus kas/uang yang akan kita terima dimasa yang akan datang, semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima dimasa yang akan datang maka semakin tinggi nilai dari asset keuangan tersebut. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas/ klaim atas asset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer sedangkan penerima klaim disebut sebagai investor.

Contoh: Pinjaman / kredit, ORI atau Obligasi Ritel Republik Indonesia, Obligasi, Saham Biasa, Saham Preferen.
Perbedaan Aset Keuangan dengan Aset Berujud
Aset Keuangan dan asset berwujud secara fisik memang berbeda, pada asset berwujud, bentuk fisiknya dapat langsung dinilai dengan uang sedangkan asset keuangan wujud fisiknya tidak dapat mencerminkan nilai dari asset keuangan tersebut. Namun demikian ada satu hal yang sama-sama dimiliki oleh kedua jenis asset tersebut yaitu arus kas yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Untuk asset berwujud misalnya kepemilikan atas kapal pesiar maka arus kas yang akan kita peroleh dimasa yang akan datang adalah pendapatan yang akan kita peroleh dari penumpang. Pendapatan ini kemudian nantinya akan digunakan untuk pembayaran biaya operasional dan utang, jika ada kelebihannya (laba) maka akan dibagikan kepada para pemegang saham. Sehingga pada akhirnya arus kas yang akan diperoleh dari asset keuangan dihasilkan dari asset berwujud.

Thursday, January 29, 2015

Bahan-bahan Berbahaya yang berpotensi merusak lingkungan

Bahan-bahan Berbahaya 
Berikut ini adalah bahan-bahan berbahaya atau bahan yang berpotensi merusak lingkungan yang digunakan dalam HTI:

·         insektisida (‘Basudin’ mengandung diazon); 
·         herbisida (‘Round Up’, ‘Paracol’, ‘Gramoxine’ dan ‘Paraquat’) 
·         pupuk (Urea, SP36, NPK); 
·         fungisida (‘Nanzate’, ‘Diathane M-45’ dan ‘Ridomil’); dan  sejumlah kecil bahan untuk bangunan seperti semen dan cat.
Barang-barang ini disimpan di dalam  warehouse umum dengan lantai tanah dan bukan tempat penyimpanan sekunder; ka ntong-kantong dan kotak-kotak nampak telah robek dan tempat  penyimpanan bahan kimia cair nampak bocor. Ini memberikan potensi bagi terjadinya  pencemaran yang masuk ke dalam tanah disekitarnya dan sumber-sumber air. Seba iknya bahan-bahan ini tidak disimpan dalam jumlah yang besar, dan peny impanannya, meskipun membutuhkan peningkatan, tidak menunjukkan tingka t resiko yang sama dengan praktek penanganan bahan bakar dan peralatan. Meskipun de mikian, tenaga ahli SCKPFP telah bekerja sama dengan staf HTI untuk  membuat prosedur operasional standar (SOP =  standard operating procedures ) untuk mengatasai banyaknya persoalan ini. Rupanya, seorang mandor mengawasi pe nggunaan bahan kimia di lapangan, namun tidak ada aturan resmi mengenai pengawasan penggunaannya, kepercayaan yang selama ini adalah mandor tersebut akan secara ‘otomatis’ mengawasi penggunaannya. Pelatihan baru-baru ini  telah diberikan dalam penggunaan bahan kimia oleh staf SCKPFP, namun sebelumnya sangat sedikit pelatihan yang diberikan. Dikesampingkannya perhatia n terhadap penggunaan bahan kimia merupakan sesuatu hal yang berharga, seh ingga dicoba untuk mencampur jumlah sesuai kebutuhan saja dan memastikan tidak terdapat sisa bahan.

Staf di lapangan menyatakan bahwa bahan kimia yang dicampur, diangkut melalui sungai ke tempat penggunaan, dan tidak ter campur dalam anak sungai/air terdekat. Nampaknya peralatan dicuci di dalam temp at air dan tidak di sungai, meskipun air dari cucian peralatan di buang langsung ke tanah. Ti dak ada penanganan bahan kimia yang diamati sepanjang kunjungan la pangan; diskusi dengan staf SCKPFP menunjukkan tidak ada kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilaksanakan antara tahun 1996 hingga masuknya proyek  ini, sehingga penggunaan bahan kimia yang digunakan akhir-akhir ini sudah  dilakukan dibawah pengawasan dari SCKPFP.

Jumlah yang relatif kecil dari bahan ki mia yang berbahaya dan bahan kimia dalam pertanian yang saat ini disimpan di lokasi tidak menunjukkan bahaya terhadap lingkungan yang penting, meskipun bebera pa tempat penyimpanan nampak mengalami kebocoran. Ketika kegiatan di HTI Murni bertambah, jumlah dari bahan kimia berbahaya juga akan bertam bah, dan pemakaian tempat penyimpanan sekunder pada areal penyimpanan, rencan a penanganan tumpahan dan peralatan sangatlah diperlukan.  SCKPFP saat ini menyiapkan pelatihan da lam penggunaan bahan kimia pertanian.


Pengelola HTI nantinya akan bertanggung jawab untuk mengelola pelatihan ini dan menjamin pengawasan yang cukup dala m penanganan dan  penggunaan bahan-bahan kimia ini. Pertimbangan m ungkin dapat diberikan untuk membuat pengendalian secara biologi untuk mengur angi jumlah bahan kimia yang dibutuhkan.