Tuesday, January 10, 2017

Defenisi Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan

Kebijakan seringkali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan. Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan. 

Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Suatu kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti bahwa suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional. 

James E.Anderson. Memberikan pengertian kebijakan “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” yaitu serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu, Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Secara lebih jelas ia menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut M. Irfan Islamy, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, menurutnya pengertian ini meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah. William N. Dunn menyatakan kebijakan adalah suatu proses ketat pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.

Sementara George C. Edwards dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Berbagai kebijakan bidang pendidikan dimaksud diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP ini adalah kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. PP Nomor 19 Tahun 2005 tersebut mengamanatkan bahwa setiap pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualitas akademik adalah tingkatan pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi; a) kompetensi pedagogik, b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi sosial, dan d) kompetensi profesional.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 40 ayat 2b disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari pasal tersebut diketahui bahwa pendidik, yang sering disebut guru dituntut melaksanakan kewajiban profesionalnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, karena guru adalah pelaku utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Sejalan dengan tuntutan undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan dan lulusan seringkali dipandang tergantung pada peranan guru dalam pengelolaan komponen-komponen pengajaran yang terlibat di dalam proses belajar mengajar yang menjadi tanggungjawab sekolah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya Bab III Pasal 7, mengamanatkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Lebih lanjut di dalam bab dan pasal yang sama juga diamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Permasalahan mutu pendidikan secara menyeluruh tidak lepas dari peran guru sebagai pendidik dalam mempersiapkan anak didik menjadi sosok yang berkepribadian, berakhlak mulia, bertanggung jawab, terampil, dan produktif. Dadang Suhardan menyatakan bahwa masalah mutu pembelajaran, menyangkut masalah esensial yaitu masalah kualitas mengajar yang dilakukan guru harus mendapat pengawasan dan pembinaan terus menerus dan berkelanjutan. Kapasitas guru dalam kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berasal dari dalam dirinya atau pelatihan dan pengalaman yang relevan kepada siswa perlu dipelajari. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan ayat (5) yang berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, Undang-Undang Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi, Sistem Pendidikan Nasional, Kualifikasi serta Kompetensi Guru dan Dosen, Standar Kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.

Dalam kaitannya dengan Guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut Oemar Hamalik, guru profesional, harus memiliki persyaratan yang meliputi: memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa pancasila, dan seorang warga negara yang baik. Jadi menurut hemat penulis yang dimaksud dengan guru profesional adalah yang memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, serta adanya komitmen yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan.




Referensi

H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 16. 


M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Cet. Ke-3 (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 20. 

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 18. 

Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 52. 

Thursday, January 5, 2017

Membuat Diagram Fasa

Diagram Fasa/ Diagram Kesetimbangan Fasa

  • Pada umumnya logam tidak berdiri sendiri atau keadaan murni, tetapi lebih banyak dalam keadaan dipadu atau logam paduan dengan kandungan unsur-unsur tertentu sehingga struktur yang terdapat dalam keadaan setimbang pada temperatur dan tekanan tertentu akan berlainan.
  • Tujuan pemaduannya adalah untuk memperbaiki sifat logam
  • Sifat yang diperbaiki adalah kekuatan, keuletan, kekerasan, ketahanan korosi, ketahanan aus, ketahanan lelah, dll.
  • Fasa pada suatu material didasarkan atas daerah yang berbeda dalam struktur atau komposisi dari daerah lainnya.
  • Fasa sama artinya dengan bagian homogen dari suatu sistem yang memiliki sifat fisik dan kimia yang seragam.
  • Untuk mempelajari paduan dibuatlah kurva yang menghubungkan antara fasa, komposisi dan temperatur.
  • Diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan dan komposisi.
  • Pada umumnya diagram fasa dibangun pada keadaan kesetimbangan (kondisinya adalah pendinginan yang sangat lambat). Diagram ini dipakai untuk mengetahui dan memprediksi banyak aspek terhadap sifat material.
Diagram Fasa
  • Istilah – Istilah
ú  Komponen
ú  Solid solution (larutan Padat)
ú  Batas kelarutan
ú  Fase
ú  Struktur Mikro
ú  Kesetimbangan Fase

Komponen
Komponen  adalah logam murni atau senyawa yang menyusun suatu logam paduan. Contoh : Cu - Zn (perunggu), komponennya adalah  Cu dan Zn

Solid Solution ( Larutan Padat )
Solid solution (larutan padat) : terdiri dari beberapa atom, minimal dua atom yang berbeda, atom terlarut menempati posisi substitusi atau interstisi pada kisi pelarut dan struktur kristal mengikuti struktur kristal pelarut.

Batas kelarutan (solubility limit)
Suatu logam paduan akan mempunyai maksimum konsentrasi dari atom terlarut yang akan larut pada pelarut. Jika atom terlarut konsentrasinya melampaui batas kelarutan maka sebagian atom tersebut tidak akan terlarut lagi. Untuk menggambarkan keadaan ini bisa dilihat contoh larutan air gula. Jika gula yang dicampur terlalu banyak maka gula tersebut tidak akan larut lagi

Fase
  • Fase didefinisikan sebagai sistem yang homogen yang mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang seragam/uniform. Satu fase : contohnya logam murni, padatan, cairan.
  • Lebih 1 fase : contohnya larutan air-gula dengan gula (larutan air-gula yang melampaui batas kelarutan).
  •  Sistem fase tunggal → homogen
  • Sistem 2 atau lebih fase → campuran atau sistem heterogen.
Struktur Mikro
  • Sifat-sifat fisik suatu bahan seperti sifat mekanik tergantung dari struktur mikro. Struktur mikro diketahui dengan observasi mikroskopik menggunakan mikroskop optik atau mikroskop elektron. Pada logam paduan, penggolongan struktur mikro berdasarkan berapa jumlah fase, proporsinya dan bagaimana susunannya didalam bahan. Struktur mikro bergantung kepada jumlah elemen paduan, konsentrasinya dan perlakuan panasnya (temperatur, lamanya pemanasan, laju pendinginan).
Kesetimbangan Fase
  • Kesetimbangan : jika sebuah sistem mempunyai energi bebas minimum pada temperatur, tekanan dan komposisi tertentu → tidak terjadi perubahan kondisi Makin tinggi energi bebas → gerak atom pada bahan makin acak dan tidak teratur. Secara makro : sifat-sifat sistem tidak berubah terhadap waktu → stabil Kesetimbangan fase : adalah kesetimbangan pada sistem yang terdiri lebih dari 1 fase. Masing-masing fase tidak mengalami perubahan.
§  Aluminium (Al)

Aluminium ialah logam yang berwarna putih terang dan sangat mengkilap dengan titik cair 6600C sangat tahan terhadap pengaruh Atmosphere juga bersifat electrical dan Thermal Conductor dengan koefisien yang sangat tinggi. Chromium bersifat non magnetic. Secara komersial Aluminium memiliki tingkat kemurnianhingga 99,9 % , dan Aluminium non paduan kekuatan tariknya ialah 60 N/mm2 dan dikembangkan melelui proses pengerjaan dingin dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya hingga 140 N/mm2. 

Sifat-Sifat Teknis Bahan
Sifat Fisik Aluminium
Table 5, menunjukan sifat fisik aluminium
Nama, Simbol, dan Nomor
Aluminium, Al, 13
Sifat  Fisik
Wujud
Padat
Massa jenis
2,70 gram/cm3
Massa jenis pada wujud cair
2,375 gram/cm3
Titik lebur
933,47 K, 660,32 oC, 1220,58 oF
Titik didih
2792 K, 2519 oC, 4566 oF
Kalor jenis (25 oC)
24,2 J/mol K
Resistansi listrik (20 oC)
28.2 nΩ m
Konduktivitas termal (300 K)
237 W/m K
Pemuaian termal (25 oC)
23.1 µm/m K
Modulus Young
70 Gpa
Modulus geser
26 Gpa
Poisson ratio
0,35
Kekerasan skala Mohs
2,75
Kekerasan skala Vickers
167 Mpa
Kekerasan skala Brinnel
245 Mpa

Sifat Mekanik Aluminium
Sifat teknik bahan aluminium murni dan aluminium paduan dipengaruhi oleh konsentrasi bahan dan perlakuan yang diberikan terhadap bahan tersebut.
Aluminium terkenal sebagai bahan yang tahan terhadap korosi. Hal ini disebabkan oleh fenomena pasivasi, yaitu proses pembentukan lapisan aluminium oksida di permukaan logam aluminium segera setelah logam terpapar oleh udara bebas. Lapisan aluminium oksida ini mencegah terjadinya oksidasi lebih jauh. Namun, pasivasi dapat terjadi lebih lambat jika dipadukan dengan logam yang bersifat lebih katodik, karena dapat mencegah oksidasi aluminium.

Pembentukan diagram fasa Al-Ag
  • Hubungan antara temperatur, komposisi diplot untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi.
  • Dengan memvariasikan komposisi dari kedua unsur (0¸100%) dan kemudian dipanaskan hingga mencair setelah itu didinginkan dengan lambat (diukur oleh dilatometer/kalorimeter), maka akan diperoleh kurva pendinginan 
  • Garis liquidus = menunjukkan temperatur terendah dimana logam dalam keadaan cair atau temperatur dimana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan.
  • Garis solidus = menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah dimana masih terdapat fasa cair.
* Diagram Fasa Al – Si


Gambar di atas, memperlihatkan diagram fasa dari sistem Al-Si. Tampak fasa yang ada untuk semua paduan Al-Si pada rentang suhu 300˚C-1500˚C, gambar sebelah kiri, dan pada rentang 400˚C-1400˚C gambar sebelah kanan untuk berbagai macam variasi komposisi.
Pada diagram fase di atas, α (struktur kristal fcc) dan β (struktur kristal bcc) digunakan untuk menunjukkan dua fasa yang berbeda masing-masing digunakan untuk menunjukkan fasa Al dan Si. Dari diagram fasa di atas kita dapat menganalisa, bahwa suatu paduan senyawa yang terdiri dari kira-kira 98% Al dan 2%Si dipanaskan secara perlahan dari suhu ruang hingga 1500˚C.  Maka fasa yang terjadi selama proses pemanasan berlangsung adalah:
            Suhu ruang hingga 550˚C                      α + β
            550˚C hingga 600˚C                             α
            600˚C hingga 660˚C                             α + liquid
            660˚C hingga 1500˚C                           cairan
  • Kristal tunggal terbentuk hanya pada fase liquid. Jadi dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa kristal tunggal terbentuk dengan mengkombinasikan Al dan Si masing-masing sebesar 98% dan 2%, kemudian dipanaskan pada rentang suhu kira-kira antara suhu kamar sampai 700˚C, hingga terbentuk fasa liquid. Setelah itu, untuk memisahkan komponen kristal tunggal (kemungkinan terbesar, didapatkan kristal tunggal Al dengan perbandingan 98:2) dapat dilakukuan proses sintesis.
  • Polikristal merupakan material yang memiliki banyak kristal dengan batas butir (grain boundary) yang menyertainya serta memiliki orientasi yang acak. Dari analisa diagram fase di atas, dapat diketahui bahwa untuk membentuk polikristal dari campuran Al dan Si, dapat diperoleh melalui paduan komposisi Al dan Si masing-masing 98% dan 2% dengan suhu sintering pada rentang kira-kira pemanasan dari suhu ruang sampai suhu 550˚C. Sehingga pada kondisi ini akan didapatkan akan dua fase secara bersamaan yaitu fase α dan β.
  • Polikristal terorientasi adalah polikristal yang memiliki spin (domain) searah. Hal ini dapat diperoleh, dengan memberikan magnetic field pada material polikristal. Hingga pada akhirnya akan didapatkan polikristal yanng memiliki spin (domain searah). Arah spin pada material polikristal dapat dilihat melalui AFM (Atomic Force Microscope). Polikristal terorientasi, dapat kita temukan pada fasa (α+L) atau (β+L), jadi jika kita mengkombinasikan komponen Al:Si 98%:2% maka dapat kita sintering dari rentang suhu antara suhu kamar sampai kira-kira pada suhu 660˚C. 
* Magnesium
   Diagram Fasa Al-Mg
Aluminium lebih banyak dipakai sebagai paduan daripada logam paduan sebab tidak kehilangan sifat ringan dan sifat-sifat mekanisnya serta mampu cornya diperbaiki dengan menambah unsur-unsur lain. Unsur-unsur paduan yang tidak ditambahkan pada Aluminium murni selain dapat menambah kekuatan mekaniknya juga dapat memberikan sifat-sifat baik lainnya seperti ketahanan korosi dan ketahanan aus.
Keberadaan Magnesium hingga 15,35% dapat menurunkan titik lebur logam paduan yang cukup drastis, dari 660oC hingga 450oC. Namun, hal ini tidak menjadikan Aluminium paduan dapat ditempa menggunakan panas dengan mudah karena korosi akan terjadi pada suhu di atas 60oC. Keberadaan Magnesium juga menjadikan logam paduan dapat bekerja dengan baik pada temperatur yang sangat rendah, di mana kebanyakan logam akan mengalami failure pada temperatur tersebut. Gambar diagram fasa Aluminium-Magnesium dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 




* Titanium
    Diagram Fasa Titanium
   Diagram Fasa Ti – Al



Demikian penjelasan tentang Diagram Fasa, semoga bermanfaat...


Tuesday, January 3, 2017

Defenisi Danau

Perairan tergenang diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu badan air tergenang (standing waters atau lentik) dan badan air mengalir (flowing waters atau lotik). 

Perairan tergenang meliputi danau, kolam, waduk (reservior), rawa (wetland), dan sebagainya (Effendi, 2003). Perairan pedalaman (inland water) diistilahkan untuk semua badan air (water body) yang ada di daratan. Air pada perairan pedalaman pada umumnya tawar meskipun ada beberapa badan air yang airnya asin. Dalam ilmu perairan (hidrologi) dikenal adanya dua macam perairan pedalaman yaitu perairan mengalir (lotik water) dan perairan tergenang (lentik water). 

Danau merupakan salah satu contoh perairan terganang selain rawa, situ, waduk, telaga, embung dan lainnya (Bratadiredja, 2010).


Menurut Mulyawan (2013), danau memiliki perbedaan ukuran dan kedalaman, tergantung pada cara terbentuknya, seperti di bawah ini :  

1. Danau yang disebabkan oleh pengikisan 
  • Danau gletser, terbentuk bila gletser dan lembaran es mengeruk permukaan bumi dan membentuk ceruk. Kemudian ceruk ini terisi air dan membentuk danau. 
  • Danau lekukan gurun, terbentuk didaerah kering tempat angin menghasilkan lekukan. Bila dasar lekuk tersebut mencapai muka air tanah, maka terbentuklah sebuah danau. 
2. Danau yang disebabkan oleh kegiatan vulkanik
  • Danau kaldera, terbentuk bila didalam kaldera atau bagian tengah gunung berapi yang runtuh terkumpul air. Danau ini umumnya bulat dan dalam. Danau Toba di Sumatera adalah suatu danau kaldera. 
  • Danau kawah, terbentuk bila dalam kawah, atau lubang bulat mirip corong dipuncak gunung berapi terkumpul air. Contohnya ialah danau kawah Oregon (Amerika Serikat) 
  • Danau bendungan lava, terbentuk bila aliran lava gunung berapi menyumbat lembah sungai dan menyebabkan terbentuknya danau. Contohnya adalah laut Galilea di Timur Tengah. 
3. Danau yang dihasilkan oleh gerakan bumi 
a. Danau sesar, terjadi jika pergeseran di kerak bumi, maka terbentuklah lekukan atau lembah retak yang kemudian dapat menjadi danau. Contohnya ialah Danau Malawi di Lembah Retakan Afrika Timur. 

4. Danau yang dihasilkan oleh sungai dan laut 
  • Danau tapal kuda, dihasilkan bila sungai yang berkelok-kelok melintasi daratan mengambil jalan pintas dan meninggalkan potongan-potongan yang akhirnya membentuk danau tepal kuda. 
  • Danau delta, terbentuk di sepanjang pantai yang arus pantainya mengendapkan pasir dan membentuk gosong pasir. Akhirnya, gosong pasir itu sama sekali memisahkan sebagian kecil laut, dan dengan demikian membentuk laguna. Delta-delta terbesar di dunia mempunyai danau delta atau laguna.

Tuesday, December 27, 2016

Keabsahan Transaksi Reksa Dana Online

Perjanjian atau kontrak yang sah adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena syarat tersebut mengenai subyek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak diakui oleh hukum. Tetapi bila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tetapi perjanjian itu tetap berlaku diantara mereka, namun bila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui sehingga timbul sengketa maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal. Keempat syarat di atas merupakan syarat yang esensial dari suatu perjanjian, artinya syarat-syarat tersebut harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa suatu syarat ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada atau perjanjian itu tidak sah. Namun dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Dengan kata sepakat suatu perjanjian sudah lahir. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam KUHPerdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor, yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Adanya kata sepakat berarti terdapat suatu persesuaian kehendak diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak, dikenal dengan asas konsensualisme yang merupakan asas pokok dalam hukum perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia-sekata. Pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.39 Pernyataan kehendak atau persetujuan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan (dwang) dari pihak manapun juga, harus betul-betul atas kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian kehendak atau sepakat itu termasuk juga tidak ada kekhilafan (dwaling) dan tidak ada penipuan (bedrog). Apabila ada kesepakatan terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan kepada hakim (vernietigbaar). Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 

KUHPerdata yang bunyinya: “tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan kegiatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-takuti, sehingga dengan demikian orang itu tidak terpaksa menyetujui perjanjian (Pasal 1324 KUHPerdata). Dan dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting obyek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan penipuan menurut arti Undang-undang (Pasal 1328 KUHPerdata). Penipuan menurut arti Undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui.40 

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan 
Pada dasarnya semua orang cakap membuat perjanjian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pasal 1329 KUHPerdata kecuali yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum termasuk pula membuat perjanjian ialah bila ia sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun dan telah kawin. Ukuran orang dewasa 21 tahun atau sudah kawin, disimpulkan secara a contrario redaksi Pasal 330 KUHPerdata. Sedangkan mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur Pasal 1330 KUHPerdata ialah: 

1) Orang-orang yang belum dewasa 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 
3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

c. Adanya suatu hal tertentu 
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam KUH Perdata Pasal 1333 angka 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak masalah asalkan dikemudian hari di tentukan 

d. Adanya suatu sebab/kausa yang halal 
Yang dimaksud dengan sebab/kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan adanya suatu sebab yang dimaksud tidak lain daripada isi perjanjian. Pada pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umumdan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 1 angka 2, pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut UU ITE Pasal 9, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang menawarkan produk melalui sistem elektronik dimana sistem tersebut harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 10 dijelaskan juga bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. 

Lebih lanjut dalam Pasal 17 UU ITE dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi Elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Setiap transaksi elektronik merupakan kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik dan mengikat para pihak. Para pihak juga memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Para pihak juga memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. 

Berkaitan dengan kontrak elektronik tersebut maka dalam penandatanganan kontrak tersebut maka diperlukan pula tanda tangan elektronik. Dalam Pasal 11 UU ITE dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:42 
  1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; 
  2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
  3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
  4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
  5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan 
  6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 
Para pihak yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan Elektronik yang digunakannya. Pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; 
b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik; 
c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap dipercayai. 

Berbicara mengenai transaksi umumnya orang akan mengatakan hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jika berbicara mengenai transaksi yang sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materil dari suatu hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (lihat Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara tentang perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara terang dan tunai. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan menggunakan media kertas (paper based) maupun dengan media sistem elektronik (electronic based). Namun dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya transaksi dagang harus dilakukan secara hitam diatas putih atau dikatakan diatas kertas dan harus ditandatangani serta bermaterai. Padahal hal tersebut sebenarmya adalah dimaksudkan agar lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materill hubungan hukumnya itu sendiri.43 

Dalam lingkup ilmu komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi maka keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antar pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi atau melakukan perdagangan. Oleh karena itu, kebanyakan para ahli tekhnik akan memahaminya sesuai dengan kaedah-kaedah dasar dalam aspek keamanan berkomunikasi, yakni harus bersifat confidential, integrity, authority, authenticity, dan non-repudiation. Selama tidak dapat dijamin bahwa hubungan komunikasi tersebut adalah aman, maka sepatutnya tidak dihargai sebagai suatu perikatan yang sah, karena punya potensi dan indikasi turut campurnya pihak ketiga yang mungkin beriktikad tidak baik. Sehingga yang menjadi penekanannya adalah informasi yang disampaikan antar para pihak yang dijadikan dasar untuk terjadinya transaksi baru dapat dikatakan dijamin validitasnya melalui saluran ataupun sistem komunikasi yang aman, padahal kata-kata aman itu sendiri sangat relatif sifatnya karena dalam suatu sistem elektronik tidak pernah ada kata aman dalam arti yang sesungguhnya.44 

Dalam perkembangannya dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai dibicarakan sebagai online contract sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri, sehingga ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan atau berjalan sebagaimana mestinya. 

Ringkasnya, dalam ruang lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan maka akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan dimasyarakat, selain itu dalam lingkup publik maka hubungan hukum tersebut juga akan mencakup semua aktivitas hubungan antara warga negara dengan sistem pemerintahannya, maupun aktivitas hubungan hukum lain antara sesama anggota masyarakat diluar maksud perdagangan dan sebagainya.

Keabsahan dalam melakukan berbagai macam transaksi merupakan hal yang paling penting, terutama dalam bertransaksi reksa dana via online. Para calon nasabah diharuskan lebih cermat dan teliti dalam mengambil langkah untuk berinvestasi di reksa dana online ini. Banyak hal yang harus diperhatikan para nasabah agar semua transaksinya sah dan investasi yang diidamkannya dapat terlaksana dengan baik. Adapun langkah-langkah agar para nasabah mendapatkan transaksi yang sah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Memilih jenis investasi reksa dana yang sesuai 
b. Mempelajari lebih luas mengenai sistem investasi reksa dana online 
c. Memeriksa validitas (keabsahan) dari reksa dana, pengelola dana atau manajer investasi (MI), dan agen penjual dari reksa dana tersebut. 
d. Memeriksa rekam jejak pengelola dana (manajer investasi) antara lain mengenai: pengalaman manajer investasi, aset yang dikelola, tim pengelola, kinerja historis, keterbukaan informasi, dsb. Laporan bulanan kinerja reksa dana (fund fact sheet) dapat menjadi salah satu acuan dalam melihat rekam jejak pengelola dana (manajer investasi). Fund Fact sheet tersebut dapat diperoleh pada website pengelola (manajer investasi), website agen penjual atau meminta langsung pada agen penjual reksa dana tersebut. 46 

e. Setelah melakukan pengecekan pada point c dan d, investor/calon investor dapat melakukan penilaian atas kinerja reksa dana. Untuk menilai baik/buruknya kinerja sebuah reksa dana, investor/calon investor dapat membandingkan kinerja sebuah reksa dana dengan benchmark-nya atau dengan reksa dana saham yang lain yang dapat dijadikan benchmark. Misalnya, tingkat pengembalian atau imbal hasil dari sebuah reksa dana saham dapat dibandingkan dengan tingkat pengembalian atau imbal hasil dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Semakin panjang waktu historis (historical time frame) yang digunakan dalam perbandingan, semakin memberikan informasi mengenai konsistensi dari kinerja sebuah reksa dana. Sebelum melakukan investasi pada reksa dana investor disarankan memahami terlebih dahulu informasi yang terkandung dalam prospektus reksa dana yang bersangkutan.

f. Membaca semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan maka calon nasabah dapat menandatangani semua berkas dan mengirimkan kembali dokumen tersebut disertai dokumen pendukung yang diminta pada formulir pembukaan rekening.

g. Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10 tentang Prinsip

Mengenal Nasabah Angka 11 huruf a, yaitu yang menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah.

Bila setelah melakukan semua langkah tersebut di atas maka nasabah nantinya akan dapat dengan nyaman bertransaksi di reksa dana online, tanpa harus takut bahwa investasi yang mereka jalankan tidak mempunyai keabsahan.

Wednesday, December 21, 2016

Pengertian Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) menggambarkan pemilik perusahaan/pemegang saham sebagai principal dan manajemen yang menjalankan perusahaan sebagai agent. Principal mendelegasikan otoritas kepada agent untuk melakukan pengambilan keputusan. Hubungan agent dan principal mengakibatkan dua permasalahan. Pertama, terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat adanya ketidaksamaan tujuan antara agent yang principal. Kedua, terjadinya asimetri informasi, dimana manajemen sebagai agent memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan daripada principal. 

Asimetri informasi dapat menyebabkan dua permasalahan, yaitu (1) Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan manajemen tidak seluruhnya diketahui oleh pemilik sehingga manajemen dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemilik yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. (2) Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agent benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. 

Untuk mengatasi adverse selection inilah audit manajemen diperlukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

Audit 
Audit adalah salah satu bentuk jasa assurance yang menilai keandalan dan relevansi suatu informasi agar dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. 

American Accounting Association Committee (dalam Guy, et al 2002:5) mendefinisikan audit sebagai “Suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” 

Menurut Arens, et al (2015:6), “Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.” 

Ada beberapa tujuan audit, salah satunya menurut Mulyadi (2011:10) adalah: 
Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif (positive assurance) atas asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan (assurance) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor. 


Jenis- jenis Audit 
Menurut Mulyadi (2011:35), audit umumnya digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuainnya denga prinsip akuntansi berterima umum. Hasil audit terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 

3. Audit Operasional (Operational Audit) 
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. 

Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Audit Manajemen
Istilah audit manajemen sering diartikan sama dengan beberapa istilah lain, diantaranya performance audit, operational audit, economy and efficiency audit, anticipatory audit, dan lain-lain. Menurut Agoes (2012:179),

Management audit, disebut juga operational audit, functional audit, systems audit, adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Menurut Guy, et al (2003:419), Audit operasional merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Pada kesimpulan tentang audit operasional, rekomendasi yang umumnya diberikan adalah memperbaiki prosedur.”

Dari beberapa pendapat di atas, terlihat jelas bahwa audit manajemen dan audit operasional adalah satu konsep yang sama dengan dua istilah yang berbeda.

Audit manajemen diperlukan untuk memberikan keyakinan (assurance) bahwa organisasi berjalan dengan baik dan untuk memberikan rekomendasi yang protektif dan konstruktif melalui penilaian yang independen, objektif, dan sistematis.