KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SUNGAI DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SUNGAI DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT 

III.1 Peranan Transportasi Sungai 

Pada umumnya, di Kalimantan Barat permukiman penduduk, pusat perdagangan, industri serta perkebunan berlokasi di sepanjang aliran sungai, sehingga keberadaan sungai mempunyai arti penting serta strategis dalam menunjang dan memperlancar pembangunan di berbagai sektor dan daerah. Di daerah-daerah terpencil atau pedalaman, sungai merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai dan danau. 

Peranan trasnsportasi untuk masa-masa yang akan datang perlu ditingkatkan terutama dalam menunjang kelancaran arus barang, khususnya untuk sektor perkebunan maupaun pertambangan yang menjadi komoditi utama di propinsi ini. 

Pelaksanaan dan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya realtif lebih murah, di sebabkan antara lain : 

• Mempergunakan sarana alam yang sudah tersedia, hanya diperlukan pemeliraan dan pengerukan pada alur-alaur pelayaran tertentu. 
• Hemat energi, relatif bebas polusi. 
• Angkutan barang dapat dengan volume yang bear, baiaya murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat yang luas. 

d. Kepadatan lalulintas tidak teralalu padat. 

Dalam perkembangannya, transportasi air mengalami pasang surut peranan dalam mendukung pergerakan di Propinsi Kalimantan Barat. Dengan berfungsinya beberapa ruas jalan darat yang sejajar dengan sungai dan telah dibangunnya beberapa jembatan yang melewati sungai, berakibat menurunnya aktifitas angkutan sungai, terutama untuk angkutan penumpang. Bagi daerah-daerah pedalaman yang belum tesedia jalan darat serta angkutan warga transmigarsi, transportasi sungai masih dominan atau tetap diperlukan. 

Setiap wilayah di Propinsi Kalimantan Barat mempunyai kebijakan dan wewenang dalam pengelolaan dalam mengembangkan trasnportasi sungai, namun ditinjau dari program rencana daerah terlihat bahwa pengembangan transportasi sungai belum mendapat perhatian baik dalam program perencanaan maupun pendanaan. 

Orientasi pemerintah setempat masih bertumpu pada jaringan jalan. Peranan transportasi sungai untuk masa-masa yang akan datang perlu ditingkatkan terutama dalam menunjang kelancaran arus barang, khususnya untuk sektor perkebunan maupun pertambangan yang menjadi komoditi utama di propinsi ini. 

Hambatan, Tantangan dan Kebijaksanaan dalam pengembangan Transportasi Sungai 

A. Hambatan 

Dalam pengembangan transportasi sungai di Kalimantan Barat baik prasarana maupun sarananya terdapat beberapa hambatan antara lain : 

1) Musim Kemarau 

Musim kemarau yang lamanya kurang lebih tiga bulan, hanya kapal motor dengan ukuran 1-2 meter yang dapat dilayari sampai ke perhuluan, sedangkan sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dapat dilayari sepanjang tahun misalnya Sungai Kapuas. 

2) Jembatan 

Dibangun beberapa jembatan ynag melalui sungai sehingga ruang gerak kapal motor beserta gandenganya baik secara vertikal maupun horisontal tidak bebas, hal Ini disebabakan lebar alur pelayaran di bawah jembatan (antara dua tiang) menjadi sempit dan juga tinggi jembatan dari permukaan air terbatas, sehingga sering terjadi senggolan atau benturan kapal/motor/tongkang gandeng terhadap tiang pilar jembatan. 

3) Perundang-undangan 

Belum jelasnya kewenangan LLASDP di perairan pedalaman, baik menyangkut pembinaan, pengawasan, pengaturan terhadap sarana, prasarana, maupun teknis operasioanal mengakibatkkan transportasi sungai kurang berkembang sebagaimana yang diharapkan. 

B. Tantangan 

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan transportasi sungai di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 

1. Teknologi 

Perkembangan di sektor perekonomian di daerah Kalimantan Barat , tuntutan terhadap efisiensi maupun sarana teknologi sarana angkutan yang menyangkut type sarana kapal dan tongkang sungai perlu dikembangkan peneyempurnaan/moderenisasi, demikian juga halnya dengan type dermaga/ponton baik untuk kapal pedalaman maupun penyeberangan perlu disesuaikan dengan kondisi air sehingga memudahkan dalam pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan. 

2. Sumberdaya Manusia 

Pada umumnya penyelenggaraan transportasi sungai masih bersifat tradisional, di mana sumberdaya manusia (masyarakat pemakai jasa, petugas operasional serta penyedia pengguna jasa perlu ditingkatkan terutama kualitasnya, sehingga sistem transportasi sungai yang lancar, aman, nyaman sesuai tuntutan zaman dapat diciptakan. 

3. Lingkungan hidup 

Kesadaran terhadap lingkungan hidup sangat diperlukan yaitu kesadaran dari penyelenggaran transportasi sungai maupun masyarakat sepanjang aliran sungai untuk memperhatikan menjaga serta memikirkan lingkungan hidup dan kelestraian sungaoi terhadap pencemaran sungai dari limbah-limbah industri (kayu, karet, samah, minyak bebas), sehingga peran sungai bagi masyarakat dan pemerintah dapat diandalkan. 

4. Perkebunan dan pertambangan. 

Perkembangan di sektor perkebunan dan ditemukannya beberapa kandungan pertambangan, yang ada pada umumnya berlokasi di dekat sepanjang aliran sungai-sungai di Kalimantan, menurut keandalan penyelenggaraan transportasi sungai yang cepat, aman dari lokasi perkebunan ke tempat pengelolaan industri maupun ke pelabuhan ekspor. 

III.2. Kebijaksanaan Pengembangan 

Kebijaksanaan pembangunan transportasi sungai dan penyebrangan sebagaimana ditetapkan dalam GBHN adalah dilanjutkan dan ditingkatkan baik sebagai transportasi yang bediri sendiri maupun sebagai transportasi yang merupakan bagian dari jenis transportasi lain sehingga perannya dalam menunjang pembangunan di berbagai sektor dan daerah termasuk permukiman di pedalaman dan daerah terpencil dapat diandalkan. 

Perhatian khusus perlu diberikan pada upaya pemeliharaan sarana dan prasarana jalur pelayaran sungai, kualitas lingkungan alur taransportasi dan pemeliharaan sumber daya alam daan lingkungan alur transportasi dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta sejalan dari satu Tri Program Utama Kalimantan Barat. 

Berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh GBHN, serta memperhatikan hambatan dan tantangan di bidang transportasi sungai. Beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan antara lain : 

Kepemilikan Type Sarana dan Prasarana Yang Tepat, yaitu : 

a) Pemilikan dan penentuan type sarana/kapal maupun tongkang harus disesuaikan dengan sifat dan besarnya volume angkutan yang dominan pada masa sekarang ataupun untuk masa-masa yang akan datang, yang paling dominan adalah untuk mengantisipasi angkutan barang yaitu hasil perkebunan dan pertambangan yaitu kapal/motor khusus untuk angkutan barang dan type tongkang bermotor. Juga harus disesuaikan dengan karakteristik sungai-sungai di Kalimantan Barat, yang pada umumnya cukup panjang dan lebar berbelok-belok serta mempunyai arus yang cukup deras, yang juga perlu diperhatikan jangan sampai mengakibatkan tebiing-tebing sungai longsor/rusak 

b) Penentuan type dermaga dan pelabuhan penyeberangan, harus disesuaikan dengan kondisi daripada struktur tanah, pasang surut air laut demi memudahkan pengoperasian, pemeliharaan maupun perawatan dermaga daan pelabuhan penyeberangan serta kelancaran kegiatan bongkar muat barang, penumpang dan kendaraan.. 

Koordinasi dengan sektor lain 

Diperlukan koordinasi dengan sektor lainnya dalam mengembangkan transportasi sungai khusus untuk kelancaran lalu lintas kapal, terutama dalam perencanaannya sehingga penyelenggaraannya transportasi sesuai dengan baik, mantap dan terpadu. Sektor tersebut antara lain : Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, pariwisata dan Perindustrian. 

Peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi sungai sangat diperlukan baik terhadap petugas, masyarakat, pengusaha angkutan sungai meliputi aspek : 

• Keselamatan berlalulintas 
• Peningkatan kualitas pengusaha angkutan 
• Peningkatan kualitas petugas operasional dan pemantapan pembinaan SDM yang terencana. 
• Penyempurnaan Peraturan Perundangan 

Penyempurnaan dan pemantapan pedoman teknis, pedoman kerja yang telah ada dan perlu disempurnakan serta dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas pekerjaan di bidang transportasi sungai, peraturan/pedoman teknis perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan aparat guna memudahkan aparat LLASDP dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang lalulintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

5). Peran swasta dan Koperasi 

Peningkatan partisipasi swasta dan koperasi dalam penyelenggaraan trasnportasi sungai perlu dibina, ditingkatkan serta kemudahan-kemudahan, hal ini dilakukan kerjasama dengan GAPASDAP maupun instansi terkait lainnya. 

6) Pemeliharaan Alur pelayaran 

Untuk kelancaran, keamanan lalulintas kapal di perairan sungai, terutama ke Pelabuhan Laut ekspor diperlukan pemeliharaan alur pelayaran dilaksanakan dan ditingkatkan yaitu dengan melakukan pengerukan pada beberapa alur pelayaran dari tunggul-tunggul kayu dan dari limbah-limbah industri kayu dan crumb Rubber. Selain itu pengadaan, pemasangan rambu-rambu sungai perlu ditingkatkan terutama pada alur pelayaran sungai yang rawan kecelakaan serta pada lalu lintas kapal.

DAFTAR PUSTAKA 
Adisasmita, Raharjo. 2005. Pembangunan Ekonomi Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
Dahuri, Rochmin. 2004. Pemmbangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES
Dirjen Bina Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri-Jakarta Pusat Studi Transportasi dan Logistik-UGM kerjasama dengan PT Cipta Perdana Nusa Lestari. Laporan Akhir Penyusunan Strategi Pengembangan Sisitem Transportasi Air Di Koridor Kapuas.