BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pentingnya studi Administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik. Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan keterampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan.
Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan. publik, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku. Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persaingan bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan Administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.
Administrasi Negara, dilihat dari segi Analisa Sistem :
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Administrasi Negara
Administrasi negara merupakan bagian species dari administrasi, dimana implementasinya tidak bisa lepas hubungannya dengan fungsi pemerintahan, setiap negara termasuk Indonesia mengenal adanya perbedaan fungsi-fungsi politisi dan administrasi dalam pemerintahan. Adanya dikotomi fungsi pemerintahan tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi negara, pengaruh tersebut bisa menguntungkan dan bisa merugikan, dan di sisi lain menekankan pentingnya administras negara.
Proses penyelenggaran negara dapat dilihat dari cara berpikir penyelenggaraan negara, dan dapat dilihat fungsi yang bersifat politis, dan bersifat administratif sehingga diperlukan adanya pemisahan satu dengan yang lainnya walaupun sama-sama untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut bisa berpengaruh dalam prosesnya yaitu adanya perbedaan persepsi yang terkadang dapat terjadi.
Pada negara yang sedang berkembang fungsi administrasi masih belum dapat berjalan dengan baik, karena antara lain sikap sewenang-wenangan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan perhitungan terhadap kelestarian alam yang masih kurang sehingga kurang terantisipasi.
Seperti hasil penelitian PERC (Political and Economic Risk Consultancy, 2000) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan syarat kroniisme dengan skor 9,91 untuk korupsi dan 9,09 untuk kroniisme di antara negara-negara Asia; dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk. Hasil penelitian tersebut, menempatkan Indonesia pada peringkat bawah atau tergolong pada negara dengan tingkat korupsi yang sangat parah. Selain itu, menurut penelitian tersebut, masalah korupsi juga terkait erat dengan birokrasi. Dalam hubungan ini birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk. Di tahun 2000 Indonesia memperoleh skor 8 (yaitu kisaran skor nol untuk terbaik, dan 10 untuk yang terburuk) yang berarti jauh di bawah rata-rata kualitas birokrasi di negara-negara Asia. Terpuruknya Indonesia dalam kategori korupsi dan birokrasi, juga dilengkapi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PERC (2001) dan Price Water House Cooper (2001) tentang rangking negara-negara Asia dalam Implementasi Good Governance. Indonesia menempati rangking/urutan ke 89 dari 91 negara yang disurvei; dan dari sisi competitiviness Indonesia menempati urutan ke-49 dari 49 negara yang diteliti. Berbagai fenomena dan sejarah perkembangan korupsi di Indonesia tersebut menunjukan adanya kaitan erat antara KKN dengan perilaku kekuasaan dan birokrasi yang melakukan penyimpangan.
Begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, penggunaan kayu glondong dari hutan Indonesia yang sebelumnya diekspor sampai pada tahun 1996 tepatnya awal permulaan tahun, sekarang Indonesia sudah harus mengimpor kayu glondongan, karena produsen yang menggunakan bahan mentah kayu glondongan kekurangan bahan.
Proses pengolaan investasi sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam sistem administrasi negara tersebut biasanya mampu memberikan imbalan yang rendah baik dari sudut ekonomi maupun politik. Dalam kasus tertentu biokrasi Indonesia dihadapkan pada berkembangnya ilmu dan pengetahuan teknologi dari pengaruh globalisasi, di sisi lainnya dukungan terhadap kesejahteraan birokrat sangat lemah, inisiatif dapat muncul sedikit ke permukaan manakala birokrat ditekan karena kekuatan. Seharusnya inisiatif muncul karena atas dasar keadaran tuntutan dari dalam diri birokrat.
Upaya pemberantasan korupsi yang selama lebih dari 40 tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama, dan Orde Baru, maupun pada era reformasi sekarang ini, belum menunjukan hasil seperti yang kita harapkan. KKN yang merupakan penyakit kronis Orde Baru, berkembang menjadi neo-KKM di orde transisi sekarang ini. Sebenarnya pemberantasan KKN telah menjadi agenda utama gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998.
2.2 Peran Ilmu Administrasi dimasa depan dalam proyek pembangunan
Dalam pemikiran yang sama suatu bagan organisasi departemen pemerintah tidaklah sama dengan departemen pemerintah, bukan pula suatu strategi baru sebagai jawaban otomatis terhadap kegagalan administrasi publik yang diwakili oleh program-program aksi departemen tersebut. Kita sadar dan tahu persis tentang hal seperti itu. Kan tetapi, seperti biasanya manakala kita menghadapi kesulitan yang tersembunyi sering kali kita mencari strategi baru untuk keluar dari masalah itu dengan mengajukan kemungkinan adanya reorganisasi, restrukturisasi, reshuffle, reengineering dan sejenisnya. Dan ketika kita melakukan reorganisasi, maka kita berhenti pada upaya melakukan penalaran organisasi dalam wujud kotak-kotak dalam bagan struktur organisasi. Derajat keanehan semakin tinggi kita jumpai dan perubahan tidak banyak kita dapatkan karena administrasi publik diletakkan sebagai lukisan tanpa ekspresi.
Administrasi publik (negara) selama ini selalu diamsusikan sebagai upaya melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda tersebut. Sehingga karenanya administrasi publik dianggap kurang memberikan kontribui terhadap setiap reformasi di bidang pemerintahan. Reformasi dan perubahan yang ditawarkan oleh Ilmu Administrasi Publik sering kali berhenti pada lukisan kotak-kotak saja yang acapkali berupa serangkaian konsep restrukturisasi, reorganisasi, reeenginering (Champy, 1995). Upaya seperti itu senantiasa hanya menekankan pada perbaikan struktur fisik dari suatu sistem tanpa melihat seberapa jauh kaitan struktur fisik tersebut dengan Stakeholder yang mampu melahirkan pranata logis (Lucas Jr.m 1996).
2.3 Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan ramai.
Tujuan pembangunan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan pembangunan yang bersifat kuntitatif, normatif, dan formal. Sedangkan tujuan pembangunan nasional dalam bentuk pragmatis, kualitatifnya atau kenyataannya dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen, yaitu:
1. Kemakmuran di bidang material
Kemakmuran di bidang material ini biasanya oleh rakyat kebanyakan, secara sederhana sering diartikan sebagai keserbacukupan dalam kebutuhan fisik terutama terwujud dalam bentuk tersedianya sandang, pangan dan papan yang memadai untuk manusia beradab dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia terhormat. Tersirat dalam pengertian keserbacukupan di sini adalah adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara wajar dan mudahnya pemenuhan kebutuhan karena tersedianya hal-hal tersebut dengan jenis, mutu dan harga yang wajar pula.
Untuk mencapai kemakmuran di bidang material perlu kiranya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara optimal, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi. Dalam kaitan itu kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup akan didorong, termasuk evaluasi SDA, pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya alam dan penerapan PDB Hijau; insentif bagi para pelaku dalam pengelolaan SDA dan LH dikembangkan untuk mendorong perubahan ke arah pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; tata kelola SDA dan LH ditingkatkan melalui prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, termasuk dalam penegakan hukum secara konsisten dan adil; perlindungan, pelestarian dan rehabiliitasi ekosistem dan keanekaragaman hayati ditingkatkan agar yang rusak dapat berfungsi kembali sebagai penyangga sistem kehidupan; serta kerusakan dan pencemaran lingkuan bisa dikendalikan.
2. Kesejahteraan mental
Kesejahteraan mental sering dikaitkan dengan tersediannya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya akan dapat berperan penting, bukan saja sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tersebut di atas, akan tetapi jauh lebih lahgi adalah kebebasan dalam menyatakan, mengemukakan pendapat, tanpa tekanan-tekanan atau kekangan yang dapat menimbulkan kekerdilan dalam kemampuan berpikir.
Untuk mendukung kesejahteraan mental maka dipandag perlu adanya peningkatkan Aksebilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan aksebilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas merupakan mandat konstitusi yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan.
3. Ketentraman fisik dan rohaniah
Ketentrman fisik sudah barang tentu bertalian erat dengan keamanan terhadap berbagai jenis gangguan, baik yang menyangkut nyawa maupun harta benda seseorang. Sedangkan ketentraman rohaniah berkaitan dengan kebebasan menganut sesuatu ajaran agama tertentu berdasarkan keyakinan seseorang serta melakukan ibadahnya menurut ajaran agama yang dianut oleh seseorang yang bersangkutan.
4. Kehormatan, harkat, dan martabat
Kebahagiaan yang manifestasinya tidak semata-mata, dan bahkan tidak dalam wujud kebendaan, melainkan yang tidak kalah pentingnya ialah pengakuan di atas tingginya harkat dan martabat manusia dan perlakuan terhormat sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri.
5. Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu faktor pendorong pelaksanaan pembangunan nasional adalah karena kesenjangan yang dikadang-kadang teramat lebar antara sekelompok kecil anggota masyarakat yang menikmatii kemakmuran material yang sering dipandang berlebihan dengan mayoritas warga masyarakat yang tingkat keadaan kebendaannya menyedihkan dan oleh karenanya dikenal sebagai kelompok miskin, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sangat menonjol.
Prioritas pembangunan salah satunya adalah penganggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia sangat besar. Upaya pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejateraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Ini dilakukan melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan setiap tingkatan ke tingkat yang lebin tinggi dan meningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangin kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.
Langkah pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan adalah dengan meningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor. Upaya penurunan penduduk miskin berjalan seiring dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesempatan kerja seluas-luasnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih adil serta berkesinambungan didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Dalam kaitan itu, untuk mencapai pertumbuhan yang terus meningkat yang utamanya digerakkan oleh sektor riil, investasi dalam negeri dan luar negeri serta ekspor harus meningkatan.
2.4 Solusi dalam Peranan Administrasi Negara di Pembangunan Nasional
Solusi dari Pembangunan Nasional yang menjadi momok dari tugas pemerintah ini adalah mengamalkan Pancasila yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersama-sama seluruh rakyat. Sebagaimana ditegaskan dalam GBHN 1993,”Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada peran serta aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, serta ketaatn dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia”.
Dalam rangka pembangunan nasional, Pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah tetapi juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, yaitu untuk mengarahkan, menggerakan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
Tugas umum pemerintahan adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka memberikan pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka fungsi pengayoman dan pelayan tersebut tercakup tugas pokok perumusan dan penetapan kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis; sedang tugas-tugas pembanguna adalah tugas-tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, pemograman, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengarahkan, menggerakan, memantau, mengendalikan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Administrasi pembangunan Negara dipandang sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni lembaga eksekutif. Pendapat ini didukung oleh suatu kasus yang dikaji oleh Dimock yang mencatat bahwa “W.F. Willoughby (salah satu ahli administrasi negara) mendefinisikan bahwa “Administrative function is the function of actually administering the judicial branches of government”. Apa yang dikatakan oleh Willoughby ini menunjukan suatu pemahaman bahwa administrasi negara itu hanya berkaitan dengan fungsi-fungsi untuk melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh DPR dan telah ditafsirkan oleh lembaga pengadilan. Dengan pola pikir yang sama, sarjana lain juga menyatakan bahwa “Public Administration as a field is mainly concerned with the meands for implementing political values” (Administrasi negara sebagai salah satu bidang studi berkaitan terutama dengan sarana-sarana untuk melaksanakan 3ilai-nilai atau keputusan publik).
3.2 Saran
Administrasi pembangunan Negara merupakan salah satu aspek vital kualitas pertumbuhan di negara Indonesia, disini didalamnya meliputi berbagai kebijakan dalam memajukan Infrastruktur serta kualitas di dalam pendidikan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dll. Disini peran Administrasi Negara sangat penting karena berbagai kebijakan dibuat lewat tugas administrator sebagai para birokrat pemerintahan, Tugas umum pemerintahan adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka memberikan pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka fungsi pengayoman dan pelayan tersebut tercakup tugas pokok perumusan dan penetapan kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis; sedang tugas-tugas pembanguna adalah tugas-tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, pemograman, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengarahkan, menggerakan, memantau, mengendalikan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pentingnya studi Administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik. Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan keterampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan.
Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan. publik, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku. Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persaingan bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan Administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.
Administrasi Negara, dilihat dari segi Analisa Sistem :
- Sistem adalah merupakan kebulatan dari bagian yang saling bergantung.
- Sistem terdiri dari gugus-gugus komponen yang bekerja sama untuk kepentingan tujuan sebagai suatu keseluruhan
- Sistem adalah kompleks unsur-unsur yang saling berinteraksi.
- ( Interaksi = bahwa di antara unsur-unsur tersebut saling berhubungan )
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Administrasi Negara
Administrasi negara merupakan bagian species dari administrasi, dimana implementasinya tidak bisa lepas hubungannya dengan fungsi pemerintahan, setiap negara termasuk Indonesia mengenal adanya perbedaan fungsi-fungsi politisi dan administrasi dalam pemerintahan. Adanya dikotomi fungsi pemerintahan tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi negara, pengaruh tersebut bisa menguntungkan dan bisa merugikan, dan di sisi lain menekankan pentingnya administras negara.
Proses penyelenggaran negara dapat dilihat dari cara berpikir penyelenggaraan negara, dan dapat dilihat fungsi yang bersifat politis, dan bersifat administratif sehingga diperlukan adanya pemisahan satu dengan yang lainnya walaupun sama-sama untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut bisa berpengaruh dalam prosesnya yaitu adanya perbedaan persepsi yang terkadang dapat terjadi.
Pada negara yang sedang berkembang fungsi administrasi masih belum dapat berjalan dengan baik, karena antara lain sikap sewenang-wenangan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan perhitungan terhadap kelestarian alam yang masih kurang sehingga kurang terantisipasi.
Seperti hasil penelitian PERC (Political and Economic Risk Consultancy, 2000) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan syarat kroniisme dengan skor 9,91 untuk korupsi dan 9,09 untuk kroniisme di antara negara-negara Asia; dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk. Hasil penelitian tersebut, menempatkan Indonesia pada peringkat bawah atau tergolong pada negara dengan tingkat korupsi yang sangat parah. Selain itu, menurut penelitian tersebut, masalah korupsi juga terkait erat dengan birokrasi. Dalam hubungan ini birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk. Di tahun 2000 Indonesia memperoleh skor 8 (yaitu kisaran skor nol untuk terbaik, dan 10 untuk yang terburuk) yang berarti jauh di bawah rata-rata kualitas birokrasi di negara-negara Asia. Terpuruknya Indonesia dalam kategori korupsi dan birokrasi, juga dilengkapi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PERC (2001) dan Price Water House Cooper (2001) tentang rangking negara-negara Asia dalam Implementasi Good Governance. Indonesia menempati rangking/urutan ke 89 dari 91 negara yang disurvei; dan dari sisi competitiviness Indonesia menempati urutan ke-49 dari 49 negara yang diteliti. Berbagai fenomena dan sejarah perkembangan korupsi di Indonesia tersebut menunjukan adanya kaitan erat antara KKN dengan perilaku kekuasaan dan birokrasi yang melakukan penyimpangan.
Begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, penggunaan kayu glondong dari hutan Indonesia yang sebelumnya diekspor sampai pada tahun 1996 tepatnya awal permulaan tahun, sekarang Indonesia sudah harus mengimpor kayu glondongan, karena produsen yang menggunakan bahan mentah kayu glondongan kekurangan bahan.
Proses pengolaan investasi sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam sistem administrasi negara tersebut biasanya mampu memberikan imbalan yang rendah baik dari sudut ekonomi maupun politik. Dalam kasus tertentu biokrasi Indonesia dihadapkan pada berkembangnya ilmu dan pengetahuan teknologi dari pengaruh globalisasi, di sisi lainnya dukungan terhadap kesejahteraan birokrat sangat lemah, inisiatif dapat muncul sedikit ke permukaan manakala birokrat ditekan karena kekuatan. Seharusnya inisiatif muncul karena atas dasar keadaran tuntutan dari dalam diri birokrat.
Upaya pemberantasan korupsi yang selama lebih dari 40 tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama, dan Orde Baru, maupun pada era reformasi sekarang ini, belum menunjukan hasil seperti yang kita harapkan. KKN yang merupakan penyakit kronis Orde Baru, berkembang menjadi neo-KKM di orde transisi sekarang ini. Sebenarnya pemberantasan KKN telah menjadi agenda utama gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998.
2.2 Peran Ilmu Administrasi dimasa depan dalam proyek pembangunan
Dalam pemikiran yang sama suatu bagan organisasi departemen pemerintah tidaklah sama dengan departemen pemerintah, bukan pula suatu strategi baru sebagai jawaban otomatis terhadap kegagalan administrasi publik yang diwakili oleh program-program aksi departemen tersebut. Kita sadar dan tahu persis tentang hal seperti itu. Kan tetapi, seperti biasanya manakala kita menghadapi kesulitan yang tersembunyi sering kali kita mencari strategi baru untuk keluar dari masalah itu dengan mengajukan kemungkinan adanya reorganisasi, restrukturisasi, reshuffle, reengineering dan sejenisnya. Dan ketika kita melakukan reorganisasi, maka kita berhenti pada upaya melakukan penalaran organisasi dalam wujud kotak-kotak dalam bagan struktur organisasi. Derajat keanehan semakin tinggi kita jumpai dan perubahan tidak banyak kita dapatkan karena administrasi publik diletakkan sebagai lukisan tanpa ekspresi.
Administrasi publik (negara) selama ini selalu diamsusikan sebagai upaya melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda tersebut. Sehingga karenanya administrasi publik dianggap kurang memberikan kontribui terhadap setiap reformasi di bidang pemerintahan. Reformasi dan perubahan yang ditawarkan oleh Ilmu Administrasi Publik sering kali berhenti pada lukisan kotak-kotak saja yang acapkali berupa serangkaian konsep restrukturisasi, reorganisasi, reeenginering (Champy, 1995). Upaya seperti itu senantiasa hanya menekankan pada perbaikan struktur fisik dari suatu sistem tanpa melihat seberapa jauh kaitan struktur fisik tersebut dengan Stakeholder yang mampu melahirkan pranata logis (Lucas Jr.m 1996).
2.3 Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan ramai.
Tujuan pembangunan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan pembangunan yang bersifat kuntitatif, normatif, dan formal. Sedangkan tujuan pembangunan nasional dalam bentuk pragmatis, kualitatifnya atau kenyataannya dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen, yaitu:
1. Kemakmuran di bidang material
Kemakmuran di bidang material ini biasanya oleh rakyat kebanyakan, secara sederhana sering diartikan sebagai keserbacukupan dalam kebutuhan fisik terutama terwujud dalam bentuk tersedianya sandang, pangan dan papan yang memadai untuk manusia beradab dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia terhormat. Tersirat dalam pengertian keserbacukupan di sini adalah adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara wajar dan mudahnya pemenuhan kebutuhan karena tersedianya hal-hal tersebut dengan jenis, mutu dan harga yang wajar pula.
Untuk mencapai kemakmuran di bidang material perlu kiranya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara optimal, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi. Dalam kaitan itu kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup akan didorong, termasuk evaluasi SDA, pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya alam dan penerapan PDB Hijau; insentif bagi para pelaku dalam pengelolaan SDA dan LH dikembangkan untuk mendorong perubahan ke arah pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; tata kelola SDA dan LH ditingkatkan melalui prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, termasuk dalam penegakan hukum secara konsisten dan adil; perlindungan, pelestarian dan rehabiliitasi ekosistem dan keanekaragaman hayati ditingkatkan agar yang rusak dapat berfungsi kembali sebagai penyangga sistem kehidupan; serta kerusakan dan pencemaran lingkuan bisa dikendalikan.
2. Kesejahteraan mental
Kesejahteraan mental sering dikaitkan dengan tersediannya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya akan dapat berperan penting, bukan saja sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tersebut di atas, akan tetapi jauh lebih lahgi adalah kebebasan dalam menyatakan, mengemukakan pendapat, tanpa tekanan-tekanan atau kekangan yang dapat menimbulkan kekerdilan dalam kemampuan berpikir.
Untuk mendukung kesejahteraan mental maka dipandag perlu adanya peningkatkan Aksebilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan aksebilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas merupakan mandat konstitusi yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan.
3. Ketentraman fisik dan rohaniah
Ketentrman fisik sudah barang tentu bertalian erat dengan keamanan terhadap berbagai jenis gangguan, baik yang menyangkut nyawa maupun harta benda seseorang. Sedangkan ketentraman rohaniah berkaitan dengan kebebasan menganut sesuatu ajaran agama tertentu berdasarkan keyakinan seseorang serta melakukan ibadahnya menurut ajaran agama yang dianut oleh seseorang yang bersangkutan.
4. Kehormatan, harkat, dan martabat
Kebahagiaan yang manifestasinya tidak semata-mata, dan bahkan tidak dalam wujud kebendaan, melainkan yang tidak kalah pentingnya ialah pengakuan di atas tingginya harkat dan martabat manusia dan perlakuan terhormat sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri.
5. Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu faktor pendorong pelaksanaan pembangunan nasional adalah karena kesenjangan yang dikadang-kadang teramat lebar antara sekelompok kecil anggota masyarakat yang menikmatii kemakmuran material yang sering dipandang berlebihan dengan mayoritas warga masyarakat yang tingkat keadaan kebendaannya menyedihkan dan oleh karenanya dikenal sebagai kelompok miskin, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sangat menonjol.
Prioritas pembangunan salah satunya adalah penganggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia sangat besar. Upaya pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejateraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Ini dilakukan melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan setiap tingkatan ke tingkat yang lebin tinggi dan meningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangin kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.
Langkah pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan adalah dengan meningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor. Upaya penurunan penduduk miskin berjalan seiring dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesempatan kerja seluas-luasnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih adil serta berkesinambungan didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Dalam kaitan itu, untuk mencapai pertumbuhan yang terus meningkat yang utamanya digerakkan oleh sektor riil, investasi dalam negeri dan luar negeri serta ekspor harus meningkatan.
2.4 Solusi dalam Peranan Administrasi Negara di Pembangunan Nasional
Solusi dari Pembangunan Nasional yang menjadi momok dari tugas pemerintah ini adalah mengamalkan Pancasila yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersama-sama seluruh rakyat. Sebagaimana ditegaskan dalam GBHN 1993,”Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada peran serta aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, serta ketaatn dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia”.
Dalam rangka pembangunan nasional, Pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah tetapi juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, yaitu untuk mengarahkan, menggerakan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
Tugas umum pemerintahan adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka memberikan pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka fungsi pengayoman dan pelayan tersebut tercakup tugas pokok perumusan dan penetapan kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis; sedang tugas-tugas pembanguna adalah tugas-tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, pemograman, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengarahkan, menggerakan, memantau, mengendalikan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Administrasi pembangunan Negara dipandang sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni lembaga eksekutif. Pendapat ini didukung oleh suatu kasus yang dikaji oleh Dimock yang mencatat bahwa “W.F. Willoughby (salah satu ahli administrasi negara) mendefinisikan bahwa “Administrative function is the function of actually administering the judicial branches of government”. Apa yang dikatakan oleh Willoughby ini menunjukan suatu pemahaman bahwa administrasi negara itu hanya berkaitan dengan fungsi-fungsi untuk melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh DPR dan telah ditafsirkan oleh lembaga pengadilan. Dengan pola pikir yang sama, sarjana lain juga menyatakan bahwa “Public Administration as a field is mainly concerned with the meands for implementing political values” (Administrasi negara sebagai salah satu bidang studi berkaitan terutama dengan sarana-sarana untuk melaksanakan 3ilai-nilai atau keputusan publik).
3.2 Saran
Administrasi pembangunan Negara merupakan salah satu aspek vital kualitas pertumbuhan di negara Indonesia, disini didalamnya meliputi berbagai kebijakan dalam memajukan Infrastruktur serta kualitas di dalam pendidikan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dll. Disini peran Administrasi Negara sangat penting karena berbagai kebijakan dibuat lewat tugas administrator sebagai para birokrat pemerintahan, Tugas umum pemerintahan adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka memberikan pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka fungsi pengayoman dan pelayan tersebut tercakup tugas pokok perumusan dan penetapan kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis; sedang tugas-tugas pembanguna adalah tugas-tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, pemograman, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengarahkan, menggerakan, memantau, mengendalikan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
- Pasolong , Harbani.2013. Teori Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta
- Safiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Afifuddin, 2013. Pengantar Administrasi Pembangunan, Bandung: Alfabeta
- P. Siagian, Sondang . 2013, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara
- M. Katz, Saul. 1985. Guide To Modernizing Administration For National Development, Jakarta: PT. Bina Aksara
Do you realize there is a 12 word sentence you can speak to your man... that will trigger intense emotions of love and impulsive attraction for you deep inside his chest?
ReplyDeleteBecause hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's impulse to love, admire and guard you with his entire heart...
12 Words That Trigger A Man's Love Response
This impulse is so built-in to a man's brain that it will drive him to try harder than ever before to make your relationship as strong as it can be.
As a matter of fact, triggering this influential impulse is absolutely binding to having the best possible relationship with your man that the instance you send your man one of these "Secret Signals"...
...You'll soon find him expose his heart and mind for you in a way he never experienced before and he will identify you as the only woman in the universe who has ever truly fascinated him.