MAKALAH LANDASAN EKONOMI DALAM PENDIDIKAN
OLEH : Ani Noer H – KTP UNNES 2009
A. LATAR BELAKANG
Demokratisasi pendidikan
merupakan salah satu isu yang sampai kini masih menjadi persoalan baik pada
tataran konseptual maupun implementasinya. Persoalan demokratisasi ini menjadi
semakin kompleks seiring dengan bergulirnya isu-isu yang terkait dengan
demokratisasi itu sendiri. Sehari-hari dapat diikuti dan diamati beberapa isu
penting, seperti: kondisi transisional ke arah masyarakat yang demokratis,
tuntutan pemerintahan yang demokratis, pembangunan ekonomi yang berorientasi
kerakyatan, kebijakan yang berpihak dan yang berorientasi pada kepentingan
rakyat, kebijakan demokratisasi pendidikan, dan demokratisasi di bidang
politik. Isu dan gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa di masyarakat
Indonesia telah terjadi suatu proses demokratisasi dalam seluruh aspek
kehidupan.
Demokratisasi pendidikan yang
tengah bergulir di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan pendidikan
yang sedang kita hadapi. Pertama memang telah dilaksanakan program wajib
belajar sembilan tahun. Namun belum menunjukkan capaian yang memuaskan, ini menunjukan rendahnya tingkat
pendidikan, dan tentunya hal ini akan berimplikasi pada penyediaan sumber
daya manusia yang berkualitas. Krisis multidimensi
yang dialami, upaya pemulihan ekonomi yang nampaknya masih berjalan lamban, dan
biaya pendidikan yang semakin meningkat baik SLTP, SLTA maupun perguruan tinggi
tampaknya akan lebih memperlemah kemampuan orang tua dan masyarakat dalam
menyekolahkan anak-anaknya. Tingginya angka tidak melanjutkan sekolah, dapat
menjadi indikator lemahnya kemampuan ekonomi orang tua dalam melanjutkan
pendidikan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan mendasar, yaitu
sebagian besar dari penduduk Indonesia belum menikmati pendidikan yang
sesungguhnya adalah hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara.
Permasalahan kedua adalah
pengembangan sistem pendidikan dengan pendekatan hirarkhis struktural yang
imperatif sifatnya. Pendekatan atas bawah seperti ini mempunyai implikasi yang
sangat penting, terutama dapat menghambat proses demokratisasi itu sendiri.
Kemandirian, kebebasan, dan kreativitas dihambat oleh mekanisme birokrasi yang
dibangun secara seragam.
Ketiga, pergeseran paradigma
pembangunan termasuk pembangunan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi
ternyata memberikan beberapa implikasi penting. Sekalipun pergeseran itu
memperkuat proses demokratisasi, tetapi teramati beberapa kecenderungan dan
gejala berikut ini, yaitu: (1) munculnya gejala “pertarungan” antara semangat independensi
versus interdependensi. Dalam pertarungan itu, daerah memiliki
semangat kedaerahan yang sangat tinggi sehingga cenderung ingin memiliki
semuanya, mengabaikan rasa ketergantungan satu terhadap yang lain. Di pihak
lain kondisi obyektif terutama sosial ekonomi daerah pada daerah-daerah
tertentu belum cukup kuat untuk menjadi kekuatan yang menopang implementasi
otonomi terutama dalam mewujudkan demokrasi pendidikan. (2) kecenderungan
terjadinya disparitas antar daerah terutama terkait dengan hak setiap
warganegara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kesenjangan antar
daerah baik karena faktor ekonomi maupun geografis dapat menimbulkan
ketidakpastian standar mutu yang dapat dicapai. Kasus
terakhir adalah masalah konversi nilai Ujian Akhir Nasional, menunjukkan adanya
persoalan uncertainty about
standards of achievement.
Keempat masalah ketersediaan sumber daya manusia khususnya
tenaga kependidikan. Masalah tenaga kependidikan terutama terkait dengan
profesionalisme dalam arti kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan
fungsi-fungsi pendidikan, dan masalah ketersediaan tenaga kependidikan untuk
jabatan dan fungsi-fungsi pendidikan yang harus dilaksanakan baik guru maupun
fungsi manajemen pendidikan lainnya seperti ahli perpustakaan, ahli analisis
pendidikan, ahli ekonomi pendidikan, ahli politik pendidikan, pengembang
kurikulum, konselor, psikolog, laboran, teknisi, dan lain sebagainya.
Ini menjadi suatu
persoalan yang sangat serius dalam mewujudkan demokratisasi pendidikan. Nampak
bahwa dalam kondisi seperti itu sangat sulit bagi anak-anak di daerah-daerah
tersebut untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang bermutu.
Padahal salah satu aspek penting dari demokratisasi pendidikan ialah kesempatan
yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
Kelima masalah lemahnya
dukungan finansial. Sekalipun secara konstitusional telah ditetapkan besaran
20% dana APBN dan APBD untuk pendidikan, tetapi hal ini masih sangat sulit
untuk dapat diwujudkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setiap
daerah otonom memiliki kemampuan keuangan daerah yang tidak sama.
Keenam masalah kondisi obyektif sosio-demografis dan
geografis wilayah dan kepulauan Indonesia. Kondisi demografis baik struktur
penduduk dengan jumlah penduduk usia muda yang sangat besar, jumlah
penduduk, mobilitas, dan persepsi budaya tentang pendidikan menjadi tantangan
dalam proses demokratisasi pendidikan. Demikian juga dengan faktor geografis.
Wilayah kepulauan yang terpisah dan terpencil, dan lemahnya infrastruktur
terutama sistem transportasi menyebabkan banyak warganegara yang tidak memperoleh
kesempatan pendidikan terlebih pendidikan yang bermutu.
Masalah lain yang juga penting adalah terjadinya krisis ekonomi diberbagai
negara, merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, agar dapat bertahan dan
bangkit kembali termasuk pula di Indonesia dibarengi dengan maraknya
globalisasi ekonomi yang melanda dunia membawa bangsa Indonesia harus
menghadapi tantangan yang makin berat dalam krisis tersebut.
Dalam memasuki globalisasi
ekonomi ini bangsa Indonesia harus menghadapi dua kenyataan yang nampak
paradoksal yaitu tantangan kerjasama disatu pihak dan persaingan global dipihak
lain. Dengan demikian pengaruh globalisasi ekonomi ini menuntut kualitas dan
ketahanan diri dan makin sempitnya peluang kerjanya dalam menjual jasa dan
barang-barang produksi serta dalam memperoleh uang. Globalisasi ekonomi membawa
pergeseran paradigma organisasi yaitu organisasi yang makin cerdas, makin
lincah dalam berkompetensi. Organisasi yang semula memiliki mata rantai komando
panjang perlu berubah menjadi organisasi yang lebih mengutamakan kecepatan,
dimana dimungkinkan seseorang berkreasi lebih cepat, lebih efisien dan lebih
efektif.
B. PERMASALAHAN
Berdasarkan
gambaran latar belakang permasalahan di
atas, maka dirumuskan masalah sebagai berkut:
1.
Apa dan
bagaimana peranan ekonomi dalam pendidikan?
2.
Apa saja
fungsi produksi ekonomi dalam pendidikan?
3.
Bagaimana
Peran dan fungsi ekonomi pendidikan?
4.
Bagaimana efesiensi
dan efektivitas dana pendidikan?
C. PEMBAHASAN
Pada zaman pasca
modern atau globalisasi sekarang ini,yang sebagian manusianya cenderung
mengutamakan kesejahteraan materi dibandingkan kesejahteraan rohani, membuat
ekonomi menjadi perhatian yang sangat besar, tidak banyak orang yang
mementingkan peningkatan spiritual. Kecendrungan tersebut diatas sangat
dipengaruhi oleh perkembangan budaya terutama dalam bidang tekhnologi,
kesenian, dan pariwisata serta ekonomi, berbagai produk baru yang semakin
canggih ditawarkan, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan perekonomian
sehingga situasi seperti ini membuat kebanyakan orang berusaha mengumpulkan
materi sebanyak-banyaknya. Dengan demikian pembahasan tentang ekonomi tidak saja menyangkut
orang-orang kaya, tetapi semua orang termasuk dunia pendidikan yang
ditekuninya.
1. PERAN EKONOMI
DALAM PENDIDIKAN
Kalau dulu ekonomi
memegang peranan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia maka kini disamping
alasan seperti itu juga jangan sampai kita kalah bersaing dalam era globalisasi
ekonomi, Akan tetapi karena kebanyakan kebijaksanaan dan peraturan di buat maka
banyak sekali timbul ketidak harmonisan antar para pengusaha dalam menjalankan
roda ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka di era
globalisasi sekarang ini keterpurukan ekonomi di Indonesia akan diterapkan
kebijaksanaan dan peraturan yang baru dan memperbaiki perekonomian bangsa
sehingga rakyat yang menderita dapat dengan segera menikmati hasil perekonomian
kita yang mapan di masa yang akan datang baik perekonomian yang bersifat makro
dan mikro.
a.
Dimensi Makro
Analisis kegiatan pendidikan
dilakukan oleh berbagai ilmuwan antara lain ilmuwan ekonomi. Dimyati (1988:65-66) dalam Satmoko (1999:106) menyatakan bahwa terdapat
hubungan tidak langsung antara kegiatan pendidikan dengan kegiatan ekonomi yang
diharapkan menjadi tenaga kerja. Terdapat dua pandangan yang satu sisi
menyatakan kegiatan pendidikan merupakan pemborosan dana masyarakat, dipihak
lain menyatakan kegiatan pendidikan merupakan pengelolaan sumber daya manusia
yang berpotensi produktif untuk masyarakat.
Analisis ilmu ekonomi
menunjukkan bahwa objek ilmu ekonomi adalah tindak ekonomis. Tindak ekonomis
adalah memilih secara bijaksana sehubungan dengan keadaan alam, modal, tenaga
kerja, organisasi dan waktu yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan
manusia yang terbatas. Analisis unsur-unsur tentang tindak ekonomi bermanfaat
untuk memahami hubungan antara sistem ekonomis dan sistem pendidikan.
Perbedaannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Perbandingan Antara Tindak Ekonomis
Dan Tindak Pendidikan
KOMPONEN
|
TINDAK EKONOMIS
|
TINDAK PENDIDIKAN
|
a. Tujuan Tindakan
|
Memperoleh
keuntungan material atau saling menguntungkan
|
Menumbuhkan
kebangkitan individu sebagai pribadi yg self help.
|
b. Pelaku Tindakan
|
Orang
dewasa yang menanggung biaya hidup (sesuai aturan dalam masyarakat)
|
Orang
dewasa dan anak atau orang dewasa dan orang yg belum dewasa yg berfungsi
sebagai pendi dik atau anak didik.
|
c. Dasar Tindakan
|
Kaidah
ekonomi non susila (non etis)
|
Kesusilaan
sesuai martabat manusia
|
d. Orientasi
|
Untung
rugi ekonomis dan efisiensi
|
Terbentuknya
keutuhan martabat manusia sebagai pribadi
|
e. Waktu Kegiatan
|
Terbatas,
dalam rangka perhitungan keuntungan
ekonomis
|
Sepanjang hayat dengan perhitungan usia produktif
|
f.
Nilai-Nilai
|
Nilai
ekonomis dalam sistem ekonomi yg berlaku, umumnya dihitung dengan uang
|
Nilai
paedagogis dalam kaitan nilai sosial budaya
|
g. Hasil Tindakan
|
Barang
berupa jasa,atau uang
|
Berupa
orang terpelajar, tenaga terampil yg diharapkan menjadi tenaga kerja
|
h. Harga Satuan
|
Jumlah
penghasilan dibagi jumlah penduduk setiap tahun
|
Jumlah
biaya pendidikan dibagi lulusan setiap tahun.
|
Perkembangan perekonomian makro berpengaruh sekali dalam bidang pendidikan, seperti sekarang ini banyak sekali orang kaya yang mau menjadi bapak angkat bagi anak-anak yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih baik. Perkembangan lain yang sangat mengembirakan adalah terlaksananya sistem ganda dalam dunia pendidikan, hal ini berlangsung baik di lembaga pendidikan yaitu kerjasama sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar. Kemajuan pembangunan perekonomian secara makro dapat juga berdampak timbulnya sekolah-sekolah unggul yang memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap karena di biayai dan dipunyai oleh kebanyakan orang –orang kaya Walaupun kebijakan dan program sekolah ini tidak sama dengan yang lain, diharapkan agar tidak terdapat pilih-kasih dalam menerima para siswa artinya calon siswa dari manapun asalnya hendaklah dapat diberikan kesempatan dalam menempuh pendidikan di sekolah unggulan tersebutdan yang paling penting juga adalah dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta tidak menyimpang dengan tujuan nasional negara kita.
Jadi inti tujuan pendidikan adalah membentuk
mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja dan ahsil kerja
sempurna. Tidak menolak pekerjaan kasar, menyadari akan kehidupan yang kurang
beruntung dan mampu hidupa dalam keaadaan apapun.
Sesudah membicarakan peran ekonomi secara makro
ada baiknya dibicarakan peran ekonomi secara makro.
b.
Dimensi
Mikro
Menurut Satmoko (1999: 109) Peran ekonomi
secara mikro dapat dibuktikan bahwa orang memandang kehidupan seseorang dapat
meningkat atau menurun karena terkait erat dengan perekonomian. Jarang
orang mengaitkan naik turunnya tarf
kehidupan sesorang itu dengan tingkat kedamiaan hati, kebahagiaan keluarga,
kejujuran dan kesucian hidup seseorang.
Pada umumnya tingkat perekonomian keluarga
mempengaruhi perencanaan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah
pendidikan anaknya. Secara sadar atau tidak orang tua dalam menerncanakan
pendidikan bagi anak-anaknya menggunakan pendekatan nilai imbalan. Pendekatan
ini digunakan untuk mencari keseimbangan antara keuntungan dan kerugian.
Prinsip untung rigi dipakai oleh mereka yang rasional dalam memutuskan
bagaimana sebaiknya membelanjakan uangnya agar keinginanannya tercapai.
Dari penjelasan
diatas dapat dipahami bahwa ekonomi itu memegang peranan penting dalam
kehidupan seseorang, walaupun orang tersebut menyadari bahwa kehidupan gemerlap
tidak menjamin kebahagiaan, yang penting bagi mereka bagaimana dapat meraih
tingkat perekonomian yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali keluarga miskin yang dalam
perekonomian mereka hanya dapat untuk makan saja, dan tidak dapat membiayai
sekolah bagi anak-anaknya, kata miskin diatas diukur dari tingkat perekonomian
bukan tingkat rohani dan kualitas mental.
REFERENSI:
Balitbang Depdiknas: http://ww.depdiknas.go.id
Biro Pusat
Statistik: http://www. bps.go.id
Pidarta, Made. 2007. Landasan Kependidikan (Stimulus
Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia). Jakarta: PT. Rineka Cipta
Satmoko, Retno Sriningsih. 1999. Landasan
Kependidikan (Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Pancasila). Semarang: CV. IKIP
Semarang Press.
0 komentar:
Post a Comment